Gubernur Sumatera Selatan Harapkan FGD Resolusi Pertambangan Hasilkan Solusi Atasi Maraknya Tambang Ilegal

Gubernur Sumatera Selatan Harapkan FGD Resolusi Pertambangan Hasilkan Solusi Atasi Maraknya Tambang Ilegal

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membuka FGD mencari solusi mengatasi aktivitas tambang ilegal di wilayah Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Aktivis Peduli Sumsel (APS). Foto : DOK/ENIMEKSPRES.CO.ID--

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema "Resolusi Pertambangan Tanpa Izin".

FGD ini diselenggarakan Aktivis Peduli Sumsel (APS) di Hotel Aryaduta, Rabu 21 Desember 2022.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru berharap FGD ini melahirkan rekomendasi yang sehat dan benar-benar telak sehingga dapat menjadi pertimbangan di (pemerintah) pusat.

Di sisi lain, Herman Deru juga mengapresiasi penyelenggaraan FGD yang diinisiasi para pemuda yang begitu peduli kepada Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

BACA JUGA:Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar Apresiasi Gubernur Sumatera Selatan Inisiasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan

BACA JUGA:Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Instruksikan Kabupaten/Kota Percepat Pembentukan FU3-SS, Ini Tujuannya

Namun menurut Herman Deru, aksi atau kegiatan ini hendaknya benar-benar dibedah sesuai dengan kemampuan dan latar belakang profesi yang pas, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Lebih jauh dikatakannya, jika berbicara soal penambangan maka pembahasannya harus dilakukan secara runtun mulai dari regulasi pertama, yakni perizinan.

Kata Herman Deru, semua tahu bahwa perubahan regulasi pertambangan ini begitu dinamis mulai dari UU Nomor 11 Tahun 1967 berubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 2009.

Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014, ditarik lagi menjadi yang terakhir UU Nomor 3 Tahun 2020.

BACA JUGA:Gubernur Sumatera Selatan Harapkan APTISI Hasilkan SDM Berdaya Saing

BACA JUGA:Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru Bangga 12 Sekolah di Sumsel Raih Penghargaan Adiwiyata dari Kemen-LHK

"Semua tahu ini begitu dinamis, membuat semua sistem ini berubah baik sistem perizinan maupun sistem pengawasan," kata Gubernur Sumatera Selatan ini.

"Nah ini ada yang tertinggal lagi bagaimana dengan rakyat termasuk keterlibatan rakyat secara langsung agar ini tidak menjadi ilegal," sambungnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: