OTT Kepala Daerah Menjamur, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

ENIMEKSPRES CO ID JAKARTA Operasi Tangkap Tangan OTT terhadap kepala daerah masih menjamur Terbaru Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad yani dicocok KPK hanya berselang satu hari Fenomena ini perlu direfleksikan dalam mendesain Pilkada 2020 mendatang Menteri Dalam Negeri Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan kasus OTT Kepala Daerah yang terkesan tidak ada habisnya Kepala daerah itu semua regulasi aturan dia harusnya tahu Mana yang melanggar mana yang tidak ujarnya di Kantor Lemhannas Jakarta kemarin 6 9 Menurutnya rambu rambu untuk menghindari tindakan melanggar sudah jelas Di sisi lain Kemendagri selalu melakukan pembinaan agar kepala daerah menjauhi area rawan korupsi Termasuk jual beli jabatan suap maupun gratifikasi Baca juga Mendagri Harusnya Kepala Daerah Tahu Aturan Area rawan korupsi jual beli jabatan dan main proyek itu yang selalu Kemendagri tekankan termasuk menekankan pada diri saya pada jajaran eselon I dan eselon II di Kemendagri imbuhnya Lebih dari itu Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga sudah turun Namun jika masih tidak dihiraukan pihaknya mendukung langkah KPK yang melakukan penindakan dengan OTT Gak ada masalah kalau memang ditemukan alat bukti yang cukup pungkasnya Sementara soal desakan untuk melarang napi eks koruptor maju di pilkada demi proses yang lebih berintegritas pria asal Jawa tengah itu mempersilahkannya Namun untuk teknisnya perlu dibahas bersama dengan DPR Terpisah Pengamat Politik Universitas Indonesia Ari Junaedi mengatakan salah satu penyebab perilaku korupsi adalah biaya politik yang masih mahal Imbasnya bagi kepala daerah terpilih ada motif untuk balik modal sekaligus menyiapkan logistik untuk pemilihan selanjutnya Baca juga Dua Bupati jadi Tersangka KPK Kemendagri Kami Bosan Mengimbau Imbasnya saat menjabat tidak sedikit kepala daerah yang bermain ijon proyek atau meminta komisi proyek demi mengumpulkan pundi pundi Para calon kemudian incumbent berlomba menaikkan ekeltabilitas popularitas termasuk dengan politik uang ujarnya kemarin 6 9 Oleh karenanya pemerintah bersama penyelenggara perlu mendesain pilkada yang effisien Salah satunya dengan memanfaatkan aturan pembatasan dana kampanye Ari menilai pembatasan dana kampanye yang dibuktikan dengan laporan dana kampanye baru bersifat administratif Sementara audit atas laporan tersebut belum maksimal sehingga banyak pengeluaran yang tidak tercacat Ini harus transparan laporan dana kampanye diaudit penggunaan harus jelas Selama ini hanya sebatas aturan tapi kurang tegas imbuhnya Di sisi lain lanjut Ari masyarakat juga harus mau berubah dalam melihat Pilkada Di mana pemilihan calon jangan didasarkan pada kekuatan finansial saat berkampanye melainkan pada jejak rekam prestasinya Jika pemilih mau menghindari politik uang biaya kampanye yang besar bisa dihindari ful fin

Sumber: