Pemprov Sumsel dalam menekan kemiskinan berkolaboratif melibatkan pemerintah pusat, pemda, dan para pemangku kepentingan, juga masyarakat.
"Upaya 3 strategi kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan dengan, pertama menurunkan beban pengeluaran, seperti pengendalian harga bahan pokok (inflasi), Gerakan Pangan Murah (GPM), Universal Health Coverage (UHC), bantuan pendidikan melalui pembiayaan operasional pendidikan," ujar dia.
"Kedua adalah meningkatkan pendapatan bantuan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin, pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, dan pelatihan pemberdayaan masyarakat," terang Elen.
BACA JUGA:Pemprov Sumsel Dukung Rencana Aksi BNN Memberantas Narkoba
BACA JUGA:Tegakkan Hukum di Sumsel, Pj Gubernur Perkuat Sinergitas dengan Komisi Yudisial
"Selanjutnya yang ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan, yang dapat dilakukan dengan optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar (akses air minum dan sanitasi layak), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak, Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni", sambung Elen.
Kepala OJK Sumsel Babel, Arifin Susanto mengungkapkan pertemuan kali ini merupakan rapat pembahasan sekretariat bersama yang kedua kalinya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memajukan perekonomian dan menekan inflasi di Sumsel.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, Moh Wahyu Yulianto menyampaikan BPS telah menghitung kemiskinan makro dari Maret hingga September 2024.
BACA JUGA:Pj Gubernur Dorong BPJS Ketenagakerjaan Fokus Beri Jaminan Perlindungan Bagi Pekerja di Sumsel
BACA JUGA:Pj Gubernur Pimpin FGD Percepatan Pelaksanaan dan Delivery Program Strategis Sumsel
Penghitungan ini secara periodik sudah dilakukan, dengan pendekatan ekonomi.
"Ada pula kemiskinan mikro menggunakan konsep multi dimensi dan pendekatan non moneter dalam perhitungan datanya," ujar Wahyu.