Ketiga, tenaga honorer diangkat menjadi ASN sesuai dengan prioritas pemerintah.
Dari ketiga solusi tesebut Menteri Abdullah Azwar Anas mengatakan harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan.
Agar keputusan yang diambil yaitu keputusan yang paling terbaik dan tidak merugikan para tenaga honorer.
Untuk saat ini MenPANRB masih terus melakukan pertimbangan melihat kualitas dan kualifikasi apa jika tenaga honorer harus diangkat menjadi PNS.
BACA JUGA:Pendaftaran CPNS Lulusan SMA/SMK Tahun 2023 Segera Dibuka, Berikut Formasinya
BACA JUGA:Hutama Karya Targetkan 5 Ruas JTTS Rampung Tahun 2023, Salah Satunya Tol Indralaya-Prabumulih
"Ada yang sangat bagus kualitasnya dan kualifikasinya, tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhu syarat," ucap MenPANRB dikutip dari menpan.go.id.
Jika solusi kedua yang dipilih maka semuanya akan beribas apalagi pada pelayanan publik disebuah instansi pemerintahan, kesehatan maupun pendidikan.
Hal itu juga akan menambah angka pengangguran di Indonesia.
"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik, karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba, tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan." ucap Anas.
BACA JUGA:Kurniawan Ajak ASN dan Masyarakat Dukung Kepemimpinan Kepala Daerah Baru, Begini Pesannya
BACA JUGA:Sah, Ahmad Usmarwi Kaffah Jabat Wakil Bupati Muara Enim, Berikut Profil Lengkapnya
Kemudian jika solusi yang terakhir diambil yaitu tenaga honorer diangkat jadi ASN berdasar skala prioritas.
Prioritas yang dimaksud ialah semuanya harus sesuai kebutuhan pemerintah disegala bidang.
"Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non ASN seperti pendidikan dan kesehatan, Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas karena penataanya dilakukan bertahap." ucap Abdullah Azwar Anas.
Pemerintah akan terus mengkaji hal ini demi mengambil kebijakan yang paling baik untuk tenaga honorer disegala bidang.