BENGKULU, ENIMEKSPRES.CO.ID - Tol Bengkulu-Lubuklinggau Sumatera Selatan, ruas Bengkulu-Taba Penanjung resmi beroperasi mulai 23 Desember 2022, lalu berapa tarifnya?
Diketahui tarif tol Bengkulu-Taba Penanjung yang memiliki panjang 17,6 km hingga hari ini masih gratis karena dalam masa sosialisasi sampai informasi kemudian.
Sementara ketika pengelola tol Bengkulu-Lubuklinggau Sumatera Selatan, ruas tol Bengkulu-Taba Penanjung diberlakukan tarif, maka diharapkan tarifnya dapat menyelesaikan kondisi ekonomi di daerah.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri mengaku pihaknya turut mendukung beroperasinya tol Bengkulu-Taba Penanjung.
BACA JUGA:Tol Bengkulu Akan Bermanfaat Jika Sudah Terhubung ke Lubuklinggau Sumatera Selatan
BACA JUGA:Kapan Kelanjutan Tol Bengkulu-Lubuklinggau Sumatera Selatan? Begini Penjelasan Hutama Karya
Karena banyak memberikan multiplayer efek bagi perekonomian dan kemajuan Provinsi Bengkulu ke depan.
"Karena bukan sekedar dapat mengurai kepadatan arus kendaraan pada jalan lintas di Bengkulu Tengah (Benteng) saja, tapi juga berdampak secara ekonomi," ungkap Isnan Fajri dikutip dari bengkuluekspress.com, Rabu 28 Desember 2022.
Namun terkait dengan tarif tol ke depan yang akan diberlakukan pengelola dalam hal ini PT Hutama Karya, ia berharap dapat menimbang situasi perekonomian di Bengkulu.
"Walaupun tak menutupkemungkinan dengan tarif yang diberlakukan nanti, belum tentu mencukupi untuk biaya operasional ruas jalan tol itu," ujar dia.
BACA JUGA:Resmi, Tol Bengkulu-Taba Penanjung Sudah Bisa Dilalui Kendaraan, Gratis
Menurut Isnan Fajri, jika pemberlakuan tarif belum mencukupi atau belum mampu menutupi biaya operasional yang dimaksud, sudah pasti pengelola merugi.
"Namun itu tadi, di sinilah kita bisa sama-sama mencari win-win solution. Karena bagaimanapun juga ruas jalan tol itu butuh pemeliharaan serta sarana lainnya," sebutnya.
Ketika ditanya soal pembahasan tarif, Isnan Fajri mengaku jika saat ini Pemprov Bengkulu sama sekali diajak pengelola ataupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR RI.