Dan untuk pelaporan semester 2 sedang berproses dan akan diselesaikan pada awal Januari tahun 2023 sebagaimana petunjuk Ketua TPPS Pusat.
Serta memfasilitasi pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting oleh Kepala BKKBN RI bagi Pemerintah Kabupaten OKU Selatan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK, Ketua BKOW dan jajaran Kepala OPD).
Lebih jauh, Mawardi Yahya mengatakan, demi mewujudkan percepatan penurunan stunting ia pun un meminta semua semua Dinas/Badan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk segera membuat peta kerja dari masing-masing untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Pelaksanaan percepatan penurunan stunting itu, menurutnya dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/lembaga, Pemkab hingga ke Desa.
"Melalui kesempatan ini juga saya mengajak seluruh Ketua TPPS dari 17 Kabupaten/Kota, Sekretaris Percepatan Penurunan Stunting, Tim Pendamping Keluarga, Kader KB, Penyuluh KB, Satuan Tugas dan TA Stunting, Mitra Kerja lain seperti kader PKK yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk segera merapat bersama-sama menyusun strategi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Sumatera Selatan," ajak Wagub Sumatera Selatan.
"Sehingga Sumatera Selatan siap menurunkan angka stunting Sumsel di bawah angka nasional," jelasnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Muara Enim, Kepala BKKBN RI didampingi Wagub Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya, dan Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Mediheryanto, Pj Bupati Kurniawan melakukan peninjauan pelayanan KB di RSIA KIM.
Selanjutnya, Hasto menyempatkan melakukan Peninjauan Pelayanan KB MKJP kepada masyarakat ke RS KIM.
Lalu melaunching 100 persen Kampung KB serta meninjau Rumah Data Kampung KB di Desa Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim. (*)