Senada dikatakan Adriansyah, Ketua Gerakan Cinta Rakyat Indonesia Kabupaten Muara Enim, Yones Tober, S.T, S.H, mengatakan surat DPRD yang ditujukan kepada Mendagri menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitk dan korespondensi yang sempit.
Sehingga DPRD sanggup tidak mau melaksanakan pembahasan KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2023, notabene untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
“Kita sesalkan jika DPRD tidak mau melaksanakan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023 hanya karena Wabup terpilih belum dilantik. Jelas dampaknya yang dirugikan pasti rakyat karena pembangunan Kabupaten Muara Enim terhambat,” tegas Yones.
Semestinya, kata Yones, DPRD didampingi eksekutif duduk bersama dengan Mendagri tersumbatnya di mana, alasannya apa, sehingga SK pelantikan wakil bupati terpilih belum keluar.
BACA JUGA: Pro Kontra Pilwabup, Dalam Sehari DPRD Muara Enim Dua Kali Digeruduk Massa
“Dalam persoalan Pilwabup Kabupaten Muara Enim ini masyarakat sudah pintar dan bisa menilai mana partai politik dan wakil rakyatnya yang peduli terhadap kepentingan rakyatnya. Saya kira tidak masalah kalau DPRD tidak akan melaksanakan pembahasan KUA-PPAS dan APBD tahun anggaran 2023 dan itu (APBD) bisa disesuaikan dengan anggaran ABPD tahun sebelumnya,” terang Yones.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim, Lido Septontoni, S.H., M.Sc, ketika dikonfirmasi terkait surat DPRD tentang tindaklanjut pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan tahun 2018-2023, tidak bisa dihubungi, nomor handphone yang bersangkutan tidak aktif.
Awak media kembali berusaha konfimasi melalui via WhatsApp. Namun pesan belum diterima karena pesan terlihat hanya ditandai centang satu. (*)