Kasus Korupsi di Muara Enim Diduga Karena Ada Kesepakatan

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Kesepakatan sering terjadi dalam penyusunan APBD.

Eksekutif (Pemerintah Daerah) butuh APBD disahkan cepat, sementara Legislatif (DPRD) memiliki hak penganggaran.

Sehingga terjadi dugaan bancaan APBD atau jatah proyek untuk anggota DPRD yang dikemas rencana kerja (Renja) maupun Pokir.

BACA JUGA:Kejati Sumsel OTT Oknum Anggota DPRD Muara Enim, Ini Kasusnya

BACA JUGA:Oknum Anggota DPRD Muara Enim di OTT Kejati Sumsel, Begini Kata Bupati Edison

Hal tersebut disampaikan Pemerhati Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Bagindo Togar.

Ia menyampaikan terduga pelaku korupsi Kholizol Tamullis (KT) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muara Enim bersama anaknya Raga Alan (RA) sudah korupsi sistimik.

Menurutnya, bapak dan anak itu ditangkap terkait proyek pengembangan saluran irigasi Ataran Lubuk Genting 1 Air Lemutu Desa Tanjung Bulan yang dibangun PT Danadipa Cipta Konstruksi dengan kode lelang 10048797000, dengan pagu anggaran senailai Rp7.162.400.000.

Dan diduga menerima uang sekitar Rp1,6 miliar dari pengusaha/rekanan terkait pencairan uang muka proyek irigasi tersebut.

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Tangani 7 Perkara Korupsi Selama Tahun 2025

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di PMI

Hal itu menurut dia, tidak mungkin berjalan sendiri pasti ada peran oknum yang lainnya dan tidak hanya irigasi air lemutu saja, mungkin ada proyek-proyek lainnya.

"Yang mobil Alphard itu kan renja (Rencana Kerja) kasusnya kemarin yang anggota dewan Rp1,6 M itu. Renja dan Pokir ini sudah menjadi jeratan yang berulang-ulang. Jadi banyak yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai yang jatuh berulang-ulang pada lubang yang sama, lubang ini adalah namanya Renja dan Pokir," ujar Bagindo Togar, Selasa 3 Maret 2026.

Kasus renja maupun pokir ini banyak terjadi di berbagai daerah, seperti Palembang, ada di Banyuasin dan Muara Enim.

Sumber: