Kejari Muara Enim Implementasi Zona Integritas Menuju WBK

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Untuk memberikan wawasan berharga terkait implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tim WBK Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim melaksanakan Studi Tiru WBK di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, pada Rabu siang 16 April 2025.

Kepala Kejari Muara Enim, Rudi Iskandar melalui Plh Kasi Intelijen, Mayorudin Febri selaku Ketua Tim WBK Kejari Muara Enim, mengatakan kegiatan Studi Tiru WBK di Kantor Kejati Sumsel bertujuan untuk menambah wawasan berharga terkait implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

"Dalam kunjungan ini, peserta studi tiru memperoleh gambaran nyata mengenai strategi dan inovasi yang diterapkan oleh Kejati Sumsel dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Febri.

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Konsolidasi Persiapan Menuju WBK 2025

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Gelar Apel Integritas Menuju WBK

Ada beberapa praktek unggulan yang ditampilkan, meliputi penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu, optimalisasi teknologi informasi dalam layanan publik, serta mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah potensi tindak korupsi di lingkungan kerja.

"Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman antar instansi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas," ujarnya.

Masih dikatakan Febri, dalam kegiatan ini, pihaknya bersama tim diberikan penjelasan yang luas dan detil oleh Kejati Sumsel yang secara terbuka membagikan proses-proses penting yang dilalui dalam memperoleh predikat WBK.

Termasuk tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan berkelanjutan yang dilakukan.

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Wujudkan Transparansi dan Layanan Prima dalam Deklarasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

BACA JUGA:Kejari Muara Enim Siap Jadi Garda Terdepan Penegakan Hukum

Studi tiru ini diharapkan menjadi motivasi serta acuan nyata bagi instansi peserta untuk mereplikasi kebijakan dan inovasi serupa di unit kerja masing-masing.

"Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi," tukasnya.

Sumber: