Pemuktakhiran Perda, Bupati Muara Enim dan Sekda Sumsel Bahas Raperda RTRW 2025-2045

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Muara Enim tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Pemkab Muara Enim yang dipimpin Bupati Muara Enim H. Edison, menyampaikan rancangan tersebut kepada Gubernur Sumsel untuk dibahas dan dievaluasi sebelum mendapatkan persetujuan.

Didampingi Sekda Muara Enim Yulius, Bupati menyampaikan Raperda ini merupakan pemuktakhiran atau revisi dari Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Muara Enim 2018-2038 yang dinilai sudah tidak relevan lagi, karena adanya pembaruan kebijakan maupun aturan saat ini.

Dihadapan Gubernur yang diwakili Sekda Provinsi Sumsel H. Edward Candra, Bupati menjelaskan Pemkab Muara Enim telah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait revisi dengan pencabutan Perda lama.

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Pastikan Seluruh SPBU Beroperasi Jelang Lebaran Idul Fitri

BACA JUGA:Wabup Muara Enim Serahkan KIA dan Ajak Masyarakat Makmurkan Masjid

Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perubahan Perda ini, yaitu adanya pemutakhiran batas wilayah Kabupaten Muara Enim, penyesuaian penetapan proyek strategis nasional meliputi jalan tol, jalur ganda kereta api logistik, kawasan industri Tanjung Enim dan gasifikasi batu bara di Tanjung Enim.

Kemudian, penyesuaian penetapan Jaringan Jalan Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer, perubahan kawasan hutan, penetapan jaringan transmisi dan jaringan distribusi listrik PT PLN.

Ditambah adanya perubahan penetapan luas lahan baku sawah nasional dan penyesuaian kebijakan terkini baik di dalam Kabupaten Muara Enim maupun kebijakan Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat.

Hal-hal di atas menurutnya belum terakomodir di Perda lama sehingga perlu direvisi ke dalam Raperda RTRW terbaru sehingga dapat menjadi pedoman dan acuan hukum yang tepat dalam kegiatan  pembangunan di Bumi Serasan Sekundang.

BACA JUGA:Pembangunan 5 Flyover di Muara Enim Ditargetkan Rampung 2027

BACA JUGA:Wabup Muara Enim Minta Jangan Persulit Klaim Santunan Kematian

Sementara itu, Sekda Sumsel, Edward Candra, menjelaskan pembahasan ini merupakan prosedur untuk mengevaluasi kelayakan maupun kesesuaian Raperda dengan kebutuhan yang ada dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Sumber: