Pj Gubernur Sumsel Bersama 10 Kabupaten/Kota Teken Komitmen Bersama Percepatan Stop BAB Sembarangan

BACA JUGA:Pj Ketua TP PKK Sumsel Promosikan Koleksi Kriya Sriwijaya Kepada Rombongan DWP Kemenkeu RI

Yang tidak kalah penting lanjut Elen, adalah  monitoring dan evaluasi dengan didukung melalui sistem pemantauan untuk mengukur kemajuan dan kepatuhan masyarakat terhadap program sanitasi.

“Menggunakan data pemantauan untuk memberikan umpan balik dan melakukan penyesuaian program jika diperlukan," ulasnya.

"Serta menggandeng sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program sanitasi, seperti melalui CSR (Corporate Social Responsibility),” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H. Trisnawarman, mengatakan data sampai Agustus 2024 menyebutkan sebanyak 82% desa dan kelurahan di Sumsel telah mencapai SBS tersebar di sebesar 7 Kabupaten dan Kota.

BACA JUGA:Hadiri Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Ini Pesan Sekda Sumsel

BACA JUGA:Sekda Sumsel Sampaikan Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terkait Pembahasan APBD Perubahan

Sedangkan 10 Kabupaten/kota lagi masih  yang perlu dukungan percepatan SBS 2024.

“Kegiatan ini telah melalui tahapan yang panjang oleh pemerintah Provinsi Sumsel, di mana Dinas Kesehatan telah melakukan  monitoring, evaluasi, koordinasi dan advokasi secara berkala dan intens kepada kabupaten/kota untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, akses sanitasi dasar (jamban sehat) dan desa/kelurahan SBS telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumsel. 

“Berdasarkan Data Capaian Akses Sanitasi Dasar Sumatera Selatan per bulan Agustus tahun 2024 sudah 94,19% keluarga akses ke jamban,” tandasnya.

Sumber: