Taiwan Teguhkan Diri Sebagai Pemain Semikonduktor Dunia

Disebutkan, Resolusi 2758 hanya membahas masalah kursi Tiongkok di PBB dan tidak menyebut Taiwan sama sekali.

Tiongkok telah memutarbalikkan Resolusi Majelis Umum PBB itu.

China terus menggunakan taktik perang campuran seperti ancaman militer, pemaksaan ekonomi, penindasan diplomatik, perang hukum, dan perang kognitif dalam upaya untuk menekan Taiwan dan komunitas internasional agar menerima Prinsip satu Tiongkok.

Tiongkok sengaja mengacaukan kesadaran dan pemahaman internasional untuk menekan partisipasi internasional Taiwan.

BACA JUGA:Starlink 'Berbahaya' Bagi Indonesia

BACA JUGA:Degradasi Bandara SMB II Palembang “Tanggung Jawab Saya Mengembalikan Gelar Internasional”

“Oleh karenanya, kami tidak akan pernah menerima hal ini, dan komunitas internasional tidak boleh membiarkan Tiongkok bertindak sewenang-wenang dan agresifnya terhadap Taiwan,” tegas pernyataan MOFA.

Di sisi lain, ambisi teritorial China menimbulkan sengketa di sejumlah kawasan serta memicu reaksi AS yang tidak sependapat dengan klaim China.

AS mengaku tidak punya kepentingan dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS).

Tetapi menolak klaim perluasan wilayah China dalam hal CLS dan pulau buatan Fiery Cross, dimana berdasarkan putusan Mahkama Arbitrase Internasional merupakan milik Filipina.

BACA JUGA:Putusan MK soal Pilpres 2024 Menyelamatkan Bumi?

BACA JUGA:Peran Guru PAI Bekali Siswa Terhadap Sekolah Pada Nilai Ujian Praktek Agama

Dalam kaitan ini Indonesia juga tidak punya klaim terhadap LCS, tetapi berpotensi terseret arus sengketa, karena klaim LCS beririsan dengan Zona Eonomi Esklsif (ZEE) Indonesia.

Sementara China mengabaikan hak kedaulatan Indonesia di kawasan Natuna dengan mengatakan, perairan itu menjadi bagian dari hak rakyat Tiongkok sebagai wilayah penangkapan tradisional nelayan China dalam mencari ikan sejak ratusan tahun silam atau sejak adanya Kerajaan China.

Dengan demikian, ancaman intimidasi China tidak sekedar bayangan.

Sumber: