Tim Gabungan Tertibkan Gudang Penampungan BBM Ilegal di Lembak Muara Enim

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Tim gabungan melakukan penertiban terhadap gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumsel.

Ini merupakan tindak lanjut dan respons cepat serta komitmen yang telah dilakukan Polres Muara Enim terhadap pengawasan ketat dan tindakan tegas untuk mencegah kegiatan penimbunan minyak ilegal di wilayah Muara Enim.

Tim gabungan terdiri dari Polres Muara Enim, Dirkrimsus Polda Sumsel, Pomdam II l/Sriwijaya, Subdenpom II/4-1 Prabumulih, Koramil Gelumbang, Satpol PP, dan perangkat Desa Lembak.

Kali ini, personel gabungan TNI-Polri dan Pemda melakukan pembongkaran di 2 gudang di Dusun I dan II Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim.

BACA JUGA:Satreskrim Polres Muara Enim Gagalkan Penjualan BBM Olahan, Pelaku Diringkus

Gudang tersebut diduga digunakan sebagai tempat penimbunan BBM ilegal oleh inisial A, R, dan UH.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Muara Enim dalam memberantas kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat dan negara.

Juga untuk memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga di wilayah hukum Polres Muara Enim.

Kegiatan itu dipimpin oleh Kabag Ops Polres Muara Enim Kompol Toni Arman bersama Panit Tipidter Ditkrimsus Polda Sumsel Iptu Irawan.

BACA JUGA:Tegas! Polisi Bongkar 5 Gudang BBM Ilegal di Gelumbang dan Lembak Muara Enim

Ada juga Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP Darmanson, Kapolsek Lembak AKP Jonson, Kanit Pidsus Polres Muara Enim Ipda Zakwan Rifqi, serta Kanit Reskrim Polsek Lembak Iptu Ulta Deanto.

Sementara dari Pomdam II/Sriwijaya dipimpin Letnan CPM Deni Catur, Subdenpom II/4-1 Prabumulih dipimpin Letnan CPM Kasmo, serta melibatkan personel dari Koramil Gelumbang, Satpol PP, dan perangkat Desa Lembak.

Operasi gabungan ini menunjukkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara berbagai instansi untuk menindak tegas praktek penimbunan BBM ilegal.

Tentunya ini guna menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta mencegah kerugian negara akibat kegiatan ilegal tersebut.

Sumber: