Sumarni Ahmad Yani Kembalikan Berkas di Demokrat, dan PDI Perjuangan, Ambil Juga Formulir di Partai Perindo

BACA JUGA:FOTO: Marni Ahmad Yani Resmi Menjabat Bunda Paud dan Ketua Dekranasda Muara Enim

"Dari hasil Pileg 2024, tidak ada partai satupun yang bisa mengusung sendiri, sehingga komunikasi dengan semua partai politik, dan kandidat tetap kita bangun," urainya.

Mekanisme masing-masing dari Partai Politik dalam penjaringan Pilbub Muara Enim 2024, oleh Sumarni tetap diikuti sesuai dengan ketentuan. 

Termasuk dengan syarat Survey yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan.

"Untuk survey di PDI Perjuangan sudah saya ikuti, jadi besar harapan saya bisa mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju Pilkada Muara Enim," terang Sumarni lagi.

BACA JUGA:Demokrat Tepis Isu Sumarni Mundur Sebagai Cawabup

Untuk maju Pilkada Muara Enim 2024, Hj Sumarni Ahmad Yani memiliki visi misi melanjutkan melanjutkan perjuangan program Merakyat, dimana jika mendapat kepercayaan untuk memimpin nanti akan memberikan jaminan kepada masyarakat mulai dari lahir hingga lanjut usia. 

Melalui bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sosok Hj Sumarni adalah pensiunan ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang sudah mengabdi selama 25 tahun.

Usai pensiun itu, dirinya kemudian terjun ke Politik mengikuti jejak suami Ir H Ahmad Yani, mantan Bupati Muara Enim

BACA JUGA:Ini Janji Mawardi Yahya Jika Dipercaya Pimpin Sumsel 2024-2029.

Sejak pensiun tahun 2012, Sumarni resmi gabung menjadi kader Partai Demokrat, dan maju Pileg 2024.

Selama mengabdi sebagai PNS Pemprov Sumatera Selatan, Marni (Panggilan, red) aktif sebagai Pengurus Inti di Pemberdayaandan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumsel.

Mulai menggeluti sebagai staf sekretariat hingga sebagai Sekretaris PKK mendampingi Istri Gubernur Fauziah Ramli Hasan Basri, Rachma Rosihan Arsyad, Maphilinda Syahrial Oesman, Eliza Alex Noerdin dan puncaknya sebagai Ketua PKK Kabupaten Muara Enim. 

Hingga mendapat penghargaan ADI BHAKTI MADYA yang diberikan oleh TP PKK Pusat dan Mendagri pada tahun 2018. (*)

Sumber: