DPRD Muara Enim Setujui LKPJ Tahun 2023 dengan Catatan

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - DPRD Kabupaten Muara Enim menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 dengan cacatan.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, pada Rabu 8 Mei 2024.

Pada Rapat Paripurna III dilakukan penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap LKPJ Bupati Muara Enim tahun anggaran 2023.

Pj Bupati Muara Enim, H. Ahmad Rizali mengatakan, selama Rapat Paripurna dimulai 22 April 2024 sampai 8 Mei 2024 memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ tersebut.

BACA JUGA:Bupati Sampaikan Penjelasan 3 Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD Muara Enim

"Segala masukkan dan saran yang sifatnya konstruktif yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023 akan segera kami tindaklanjuti," kata Rizali.

"Kami berkomitmen sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke depan," lanjut Rizali.

Adapun sejumlah catatan di antaranya terkait meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan dokumen kependudukan, bantuan hukum gratis, akses internet, kualitas perizinan.

Kemudian, pemeliharaan penerangan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, jaminan sosial, serta penataan sarana prasarana umum.

BACA JUGA:Soal Kenaikan Gaji, Ketua DPRD Muara Enim Minta Kinerja PNS Ditingkatkan

Berikutnya, peningkatan kesejahteraan, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan visi Muara Enim sebagai kabupaten yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera.

Adapun upaya ini meliputi peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengendalian izin, penataan ruang.

Serta pengelolaan analisis lingkungan, limbah perusahaan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemukiman.

Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk bersinergi dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan pengawasan pembangunan.

Sumber: