Baru Terinput 1.907 Data Honorer, BKPSDM Muara Enim Kirim Surat ke Kemenpan RB

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim, baru 1.907 data tenaga honorer yang terinput sampai waktu yang ditentukan. Sisanya, belum bisa karena kesalahan data dari para honorer tersebut.

Bahkan, beberapa tenaga honorer mendatangi kantor BKPSDM Kabupaten Muara Enim untuk melakukan perbaikan data. Hal tersebut tetap dilakukan sembari menunggu petunjuk lebih lanjut dari pihak BKPSDM.

Kepala BKPSDM Muara Enim, Harson Sunardi mengatakan batas waktu yang diberikan adalah hingga 30 September 2022.

“Sampai batas itu, memang total ada 5.195 data honorer yang masuk,” ujar Harson, Kamis 6 Oktober 2022.

BACA JUGA: Sekda Beri Kabar Gembira, 3.500 Guru Honorer Segera Diangkat PPPK

Hanya saja selama waktu itu baru 1.907 data honorer yang terinput. Artinya sisa yang ada sebanyak 3.288 data tidak terinput. Karena batas waktunya hanya hingga 30 September dan portal akunnya telah ditutup.

“Maka BKPSDM berinisiatif untuk mengajukan kompensasi dan bersurat ke Kemenpan RB dan juga BKN untuk dibukakan akun kembali agar bisa mengimput kembali. Permasalahan ini (Penginputan) nasional bukan hanya dialami Muara Enim saja,” ungkap Harson.

Surat tersebut sudah diajukan awal Oktober 2022 dan sekarang masih menunggu balasan, bisa saja disetujui, juga bisa tidak disetujui.

“Tapi sembari menunggu itu, kami memfasilitasi dan memanggil honorer yang tidak terinput datanya tersebut untuk melakukan perbaikan di kantor ini,” ulasnya.

BACA JUGA: Guru PPPK Belum Digaji, Menteri Nadiem Makarim Disemprot Anggota Komisi X DPR RI

Ketika surat itu dibalas dan ada kompensasi, maka data yang sudah valid itu bisa langsung dikirim.

“Kita berusaha dulu, kelanjutannya belum tahu karena itu sifatnya pendataan, belum tahu apa petunjuk selanjutnya, apakah akan diangkat PPPK atau mungkin ada solusi lain,” katanya.

Menurut Harson, yang membuat sedikitnya data yang terinput tersebut, lantaran jaringan yang lemot karena dibuka se-Indonesia.

“Data yang disampaikan ke BKPSDM itu juga lambat dari setiap OPD. Selain itu banyak data yang tidak diisi sesuai format yang diberikan, misalnya tempat lahir yang seharusnya kabupaten yakni Muara Enim tapi dibuat nama daerah, misal Semende,” ulasnya.

Sumber: