Tahun Depan, Vaksin Covid-19 Tidak Lagi Gratis

ENIMEKSPRES.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menghentikan alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada APBN 2023. Hal ini disebabkan penanganan Covid-19 sudah terkendali.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak adanya anggaran PEN tahun depan.

“Tidak lagi ada PEN karena sudah selesai berdasar Undang-undang Nomor 2 atau Perppu 1/2022. Jadi, semuanya sekarang masuk di belanja K/L (kementerian/lembaga) dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) yang reguler,” ujarnya, Kamis (18/8/2022).

Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memastikan dana yang disiapkan untuk antisipasi pandemi ada pada kementerian/lembaga atau melalui TKDD.

BACA JUGA: Vaksin Covid-19 Dosis Keempat, Dahulukan Tenaga Kesehatan

APBN 2023 akan difokuskan pada pelayanan kesehatan reguler serta mendukung transformasi sistem kesehatan. Alokasinya mencapai Rp169,8 triliun atau setara 5,6 persen dari belanja negara.

Khusus sektor kesehatan, nominal anggaran pada 2023 mencapai Rp169,8 triliun. Turun 20,2 persen jika dibandingkan dengan outlook 2022 sebesar Rp212,8 triliun. Namun, tahun ini Rp212,8 triliun tersebut masih terbagi dalam anggaran reguler Rp130,4 triliun dan penanganan Covid-19 Rp82,3 triliun.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, turunnya pagu anggaran sektor kesehatan 2023 justru merupakan keberhasilan pemerintah.

Sebab, kenaikan anggaran sebelumnya dalam penanganan pandemi Covid-19 tak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, Indonesia berhasil menduduki peringkat lima besar dalam penanganan pandemi.

BACA JUGA: Penumpang Belum Vaksin Booster Wajib Antigen

”Anggaran sektor kesehatan naik, kemudian turun. Saya melihat ini adalah keberhasilan yang dilakukan Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, hal tersebut membuktikan Indonesia efisien dalam penggunaan dana kesehatan. Pemerintah bisa menjaga pengeluaran anggaran kesehatan yang rutin tidak terganggu pandemi.

Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini hanya sekitar Rp88 triliun atau turun Rp10 triliun dari 2021. Dia mengklaim sejumlah pembenahan dan program bisa tetap tumbuh.

”Karena ini bukan turun. Memang ada sebagian anggarannya bekas dipakai buat vaksinasi,” katanya.

BACA JUGA: Ikut Vaksinasi, Warga 'Dihadiahi' Minyak Goreng

Selain itu, ada efisiensi yang telah disinergikan dengan anggaran kesehatan pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

”Covid-19 ini mengajari kita bahwa banyak sekali duplikasi anggaran yang seharusnya bisa kita sinergikan,” sambungnya.

Soal penanganan pandemi yang belum usai, Budi mengatakan, pihaknya sudah berhitung. Anggaran kesehatan akan kembali ke anggaran rutin. Karena itu, tahun depan vaksinasi Covid-19 rencananya dibuka ke mekanisme pasar alias bayar.

BACA JUGA: Naik Kereta Api Wajib Vaksin Booster, Berlaku Mulai Hari Ini 17 Juli 2022

Itu berlaku untuk masyarakat non penerima bantuan iuran program JKN-KIS. Masyarakat tidak mampu yang masuk penerima bantuan iuran (PBI) menggunakan BPJS Kesehatan.

”Rencana PBI didukung pemerintah bisa melalui mekanisme BPJS Kesehatan,” tegasnya. (jpg/sumeks.co/dnn)

Sumber: sumeks.co