Menkeu Sri Mulyani 'Semprot' Kepala Daerah Soal APBD

ENIMEKSPRES.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut selama 11 tahun terakhir, banyak daerah yang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk belanja pegawai dibandingkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) maupun Infrastruktur publik.

Padahal, menurut Sri Mulyani, transfer ke daerah merupakan sesuatu hal yang dinilai cukup penting dilakukan untuk belanja strategis.

“Tahun 2011 waktu itu transfer pusat ke daerah Rp450 triliun. Sekarang sudah Rp770 triliun. Anda lihat belanja pegawai naik terus. Belanja barang naik tinggi, belanja modal relatif stagnan dan bahkan menurun,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kementerian Dalam Negeri, dikutip Jumat (17/6/2022).

Disebut Sri Mulyani,  jika ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, tanpa Infrastruktur adalah hal yang mustahil.

Sementara, infrastruktur termasuk bentuk belanja modal. Sehingga jika belanja modal Pemerintah Daerah semakin mengecil, maka sulit untuk mengejar ketertinggalan.

Baca juga: Penyerapan APBD Masih Renda, OPD Dapat Peringatan

Selain komposisi belanja, Sri Mulyani juga menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menyebut APBD juga menghadapi masalah percepatan belanja yang lambat.

Contohnya, pada Mei lalu, Indonesia mengalami belanja yang lebih rendah sebanyak 17 persen dibanding tahun lalu. “Tahun lalu akhir Mei kita belanja Rp270 triliun di APBD. Tahun ini hanya Rp232 triliun. Kita akan melihat apa yang jadi kendalanya,” bebernya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani turut menyinggung dana Pemerintah Daerah yang banyak 'parkir' di bank. Padahal dana tersebut seharusnya segera disalurkan ke masyarakat.

“Artinya kecepatan untuk membelanjakan instrument yang penting ke daerah nggak jalan. Kita nggak sekedar belanja saja. Begitu dapat transferan dari pusat langsung gampang saja bayar gaji pegawai. Itu nggak perlu leadership. Yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak, kenapa belanja modal kurang. Padahal masyarakat masih butuh infrastruktur, masih ada kemiskinan,” pungkasnya. (fin.co.id)

Sumber: