Bupati Edison Minta DPR RI Perjuangkan Pemerataan dan Kehandalan Listrik di Muara Enim

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Bupati Muara Enim H. Edison, meminta dukungan dari Anggota DPR RI untuk mewujudkan pemerataan serta kehandalan akses listrik di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Bupati Edison menyebut belum ratanya akses listrik serta sering terjadi pemadaman menimbulkan dampak bagi pembangunan daerah.

Dengan demikian diperlukan dorongan dan komitmen dari PLN, selaku BUMN penyediaan listrik nasional.

Permintaan itu disampaikan Bupati Edison saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi VI H. Askweni, di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS) Muara Enim, Selasa petang 14 Oktober 2025.

BACA JUGA:7 Desa dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap di Muara Enim Segera Dialiri Listrik

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Muara Enim Penyampaian Pandangan Fraksi Diwarnai Listrik Padam

Kepada politisi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tersebut, Bupati Edison mengharapkan dukungan dari jajaran Komisi VI yang membidangi pengawasan BUMN khususnya PLN, agar perjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang prima di Bumi Serasan Sekundang.

Selain itu, Bupati juga meminta Komisi VI yang memiliki peran pengawasan terhadap BUMN untuk mendorong pelaksanaan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dilakukan secara transparan dan merata di Kabupaten Muara Enim.

Pada pertemuan itu, Anggota DPR RI, H. Askweni turut didampingi Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PKS yakni Hj. Titit Susanti, Suryadi, Sheri Yosi Maser, dan Jon Dries.

Ia mengapresiasi pertemuan dengan Bupati Muara Enim sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi, sekaligus ajang mempererat hubungan Pemerintah Daerah dengan wakil rakyat di pusat.

BACA JUGA:Bupati Edison Minta PT SERD Beri Listrik Gratis ke Warga

BACA JUGA:Naik jadi 220 Volt, Gubernur Herman Deru Pastikan Pelanggan Nikmati Listrik dengan Tegangan Stabil

Askweni menegaskan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Kemudian terkait kebijakan pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, dirinya mengharapkan agar tak menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah untuk memacu pembangunan.

Sumber: