MUSI RAWAS, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumsel H. Herman Deru menekankan pentingnya validitas data kemiskinan sebagai dasar utama perencanaan pembangunan.
Hal ini disampaikan orang nomor satu di Bumi Sriwijaya ini saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-83 Musi Rawas, Senin 20 April 2026.
Kegiatan berlangsung di Gedung DPRD Musi Rawas, turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.
Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan momentum HUT bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan daerah.
BACA JUGA:Untuk Pertama Kali Sejak 2014, Kemiskinan Sumsel Turun ke Satu Digit di Era Herman Deru-Cik Ujang
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: Ramadan Momentum Jaga Inflasi, Turunkan Kemiskinan, dan Perkuat Silaturahmi
Ia menilai, perjalanan 83 tahun Musi Rawas penuh dinamika dan setiap periode kepemimpinan memiliki tantangan berbeda yang harus dihadapi dengan strategi yang tepat.
“Yang lebih penting adalah semangat kebersamaan dalam membangun daerah ini tidak pernah surut. Selama 83 tahun, kita terus berupaya mendorong percepatan pembangunan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur juga mengajak masyarakat memahami perubahan zaman, dari masa penjajahan hingga era reformasi yang kini memberikan ruang keterbukaan dan demokrasi.
Menurutnya, perubahan paradigma pembangunan juga terjadi, dari sebelumnya daerah tertinggal menjadi prioritas bantuan, menjadi kondisi saat ini di mana angka kemiskinan menjadi indikator evaluasi pembangunan.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tekankan Pemanfaatan AI untuk Dukung Ketahanan Pangan
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tekankan Sinkronisasi Pusat dan Daerah Sebagai Kunci Pembangunan Sumsel
Dalam konteks itu, Herman Deru menyoroti pentingnya pembenahan data kemiskinan.
Ia menyebut angka kemiskinan Musi Rawas sekitar 12 persen perlu dikaji kembali agar sesuai dengan kondisi riil.
“Pembenahan data sangat penting, minimal berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegasnya.