PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Edward Candra mengungkapkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel Tahun 2024 menunjukkan hasil menggembirakan dengan nilai 82,71 atau masuk dalam kategori baik.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Pengukuran IDI Provinsi Sumsel Tahun 2025 di Auditorium Bina Praja, Rabu 11 Februari 2026.
Sekda menjelaskan, IDI merupakan instrumen penting yang dikembangkan Pemerintah untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelaksanaan demokrasi di tingkat nasional maupun daerah.
IDI tidak hanya menggambarkan capaian demokrasi melalui angka, tetapi juga menjadi cerminan kondisi kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi.
BACA JUGA:Tinjau Proyek Tol Musi V, Menko AHY dan Wagub Cik Ujang Pastikan Kesiapan Fungsional Jelang Lebaran
BACA JUGA:Menko AHY Minta Tindakan Tegas Terhadap Kendaraan ODOL di Sumsel, Ini Penyebabnya
Edward mengatakan, pelaksanaan FGD memiliki peran strategis dalam menghimpun pandangan, penilaian, serta klarifikasi dari para pemangku kepentingan yang memahami secara langsung dinamika demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025.
Seiring perkembangan tersebut, Pemerintah telah melakukan perbaikan metodologi dalam pengukuran IDI.
Salah satu perubahan mendasar adalah pengembangan dimensi IDI yang tidak lagi hanya dilihat dari sisi politik semata.
Kesadaran ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya berada pada aspek politik, tetapi juga mencakup kemampuan menentukan serta memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi dan sosial.
BACA JUGA:Dampak Jembatan Muara Lawai Ambruk, AHY Dorong Penegakan Hukum Tegas Terhadap ODOL di Wilayah Sumsel
Dalam konteks Demokrasi Pancasila, kedaulatan rakyat mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial.
Secara ringkas, metode baru pengukuran IDI mencakup tiga aspek dan 22 indikator.
Penerapan metode baru ini berdampak pada perlunya desain ulang di tingkat pusat maupun daerah, baik dari sisi struktur keanggotaan, masa berlaku kelompok kerja, maupun dukungan anggaran.