Mendagri menyampaikan sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan kepala daerah.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong PHDI jadi Teladan Kerukunan Umat di Sumsel
BACA JUGA:Sumsel Percepat Transformasi Digital, SP4N-LAPOR jadi Ujung Tombak Aduan Publik
Antara lain, memperbanyak dialog dengan tokoh masyarakat, menggelar doa bersama lintas agama, serta melaksanakan program pro-rakyat seperti Gerakan Pangan Murah dan penyaluran bantuan sosial.
Ia juga meminta kepala daerah menunda kegiatan seremonial yang tidak mendesak, apalagi yang berkesan mewah.
"Jangan ada flexing atau pamer kemewahan, baik dari pejabat maupun keluarganya. Acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun sebaiknya dilakukan sederhana. Bahkan, untuk sementara, tunda perjalanan ke luar negeri,” tegas Tito.
Mendagri menambahkan, seluruh kepala daerah diminta tetap berada di wilayahnya masing-masing saat kondisi rawan.
BACA JUGA:Doa Lintas Agama, Sumsel Perkokoh Komitmen Zero Konflik Demi Keselamatan Bangsa
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Tegaskan Komitmen Perbaiki Layanan Publik, Ombudsman Beri Apresiasi
Hal ini penting untuk memastikan mereka dapat mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
“Kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus kepemimpinan,” katanya.
Rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam ini mendapat apresiasi dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya merespons dinamika pasca aksi unjuk rasa, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.