Kementerian ESDM mencatat, Sejalan dengan arah kebijakan nasional, pengembangan biomassa menjadi salah satu program prioritas menuju swasembada energi.
BACA JUGA:Dukung Target Pemerintah Net Zero Emission 2060, PTBA Masuk ke Bisnis Energi Baru Terbarukan
BACA JUGA:Siap Pimpin Transisi Energi, Dirut PLN Beberkan Jurus Capai Net Zero Emission 2060
Berbeda dengan energi terbarukan lain, bioenergi membutuhkan usaha berkelanjutan karena berbasis lahan dan sumber daya hayati.
Biomassa dapat dimanfaatkan untuk cofiring di pembangkit, pemakaian langsung, hingga bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) sebagaimana praktik di sejumlah negara lain.
Potensi biomassa di Indonesia masih sangat besar, baik melalui jaringan PLN (on-grid) maupun untuk kebutuhan sendiri (off-grid/captive power) yang kontribusinya saat ini justru lebih dominan.
Tantangan utamanya ada pada skala keekonomian, biaya logistik pengumpulan dan distribusi, serta keberlanjutan pasokan.
BACA JUGA:WSBP Raih 5 Stars di TOP GRC Awards 2025
BACA JUGA:KAI Imbau Masyarakat Utamakan Keselamatan dan Jaga Fasilitas Publik
Pemanfaatan teknologi seperti AI dan IoT dinilai penting untuk melacak rantai pasok biomassa dari hulu ke hilir agar akuntabel dan traceable.
Selain itu, dinamika harga biomassa sangat dipengaruhi oleh harga batu bara yang bersifat substitusi.
Saat harga batu bara naik, biomassa lebih kompetitif, sebaliknya bila harga batu bara turun, biomassa sulit bersaing.
Karena itu, ke depan diperlukan mekanisme indeksasi harga biomassa agar lebih ekonomis, terukur, dan bisa menjadi acuan pasar.
BACA JUGA:Tanggap Bencana Gempa Poso, BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Korban Terdampak
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Sambut Dirut Baru PT Pusri
Pengembangan bioenergi tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara PLN, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menjaga rantai pasok.