Demikian pula halnya terjadi anomali dalam tingkat kemiskinan Sumsel yang lebih tinggi 2% di atas nasional.
BACA JUGA:Neraca Perdagangan Ekspor Sumsel Naik 43,42 Persen, Ini Penjelasan BPS Sumsel
BACA JUGA:Bupati PALI dan Kepala BPS Muara Enim Lepas Petugas Regsosek
"BPS Sumsel memiliki peran strategis bagi pembangunan Sumsel, antara lain menyediakan indikator-indikator capaian pembangunan di Provinsi Sumsel, penguatan perencanaan berbasis data, penguatan kualitas data statistik sektoral (pembinaan statistik sektoral) melalui penguatan fungsi statistik pada pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan penguatan kualitas SDM bidang statistik,” tandas Elen.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama BPS RI, Imam Machdi mengatakan kolaborasi antara Pemprov Sumsel dan BPS Sumsel sangat penting.
Terutama untuk melihat isu-isu yang berkembang, agar para perumus kebijakan bisa merumuskan pembangunan.
"Sebagai lembaga penyedia statistik maka kita harus menyediakan data yang akurat. Hilirisasi pun sudah menunjukkan nilai positif bagi kebijakan pembangunan Indonesia," ucapnya.
BACA JUGA:Data BPS 2022: Ekonomi Indonesia Tembus 5,44 Persen pada Triwulan II
BACA JUGA:Hari Statistik Nasional (HSN), Momentum Satu Data Indonesia
"Kita saat ini sedang meraih bonus demografi. Maka peran BPS bisa memberikan insight bagaimana kejadian di tingkat nasional. Keakuratan data akan membantu pemerintah membuat kebijakan,” jelasnya.
Di waktu mendatang, BPS perlu melakukan langkah strategis ke depan, agar mampu memenuhi indikator pembangunan nasional.
"Pertama, langkah antisipasi bagaimana posisi BPS ke depan, dilakukan dengan penguatan upaya kelembagaan, mengatur sumber daya yang dimiliki tidak hanya sdm, tapi juga anggaran, dan teknologi informasi. Kedua mengantisipasi 10 indikator visi. Kemudian yang ketiga merumuskan indikator capaian statistik. Keempat adalah menjaga akuntabilitas seluruh sumber daya dan kelima menjaga kredibilitas dan independensi BPS,” beber Imam.
Kemudian Imam mengajak seluruh insan BPS untuk berkomitmen dalam pengolahan data yang akurat.
BACA JUGA:Menilik Penghitungan Inflasi di Kabupaten Muara Enim
BACA JUGA:Sudah Idealkah Penerapan Jam Kerja Pegawai di Indonesia?
Menurutnya, ujung tombak statistik ada di BPS di daerah.