MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Personel Si Humas Polres Muara Enim terus memperketat pengawasan terhadap peredaran informasi di media massa dan media sosial dalam massa tahapan Pilkada Serentak 2024.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
Terutama akibat propaganda firehouse of falsehood, ujaran kebencian, hoaks, serta isu-isu lainnya yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada.
Kapolres Muara Enim, AKBP Jhoni Eka Putra melalui Kasi Humas, AKP RTM Situmorang, mengungkapkan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Muara Enim dalam menjaga kondusifitas wilayah.
BACA JUGA:Mantapkan Kesiapan Pengamanan Pilkada, Polres Muara Enim Gelar Apel Operasi Mantap Praja 2024
BACA JUGA:Personel Polres Muara Enim Gencar Sambangi Kantor Bawaslu dan KPU, Ini Tujuannya
"Kami menyadari bahwa di era digital ini, penyebaran informasi bisa begitu cepat, dan tidak jarang informasi yang diterima masyarakat mengandung unsur manipulasi yang sengaja diciptakan untuk memecah belah," katanya.
"Oleh karena itu, kami melakukan pemantauan secara intensif di berbagai platform," lanjutnya.
AKP RTM Situmorang menjelaskan bahwa firehouse of falsehood atau strategi penyebaran informasi palsu secara terus menerus dalam jumlah besar menjadi salah satu ancaman serius menjelang Pilkada.
Propaganda jenis ini dapat menciptakan kebingungan di masyarakat, sehingga sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah.
BACA JUGA:Antisipasi Propaganda dan Hoaks Tahapan Pilkada, Polres Muara Enim Pantau Isu Viral di Media
BACA JUGA:Kabag Ops Polres Muara Enim Pantau Pengamanan di Kantor Bawaslu
Hal ini tentu sangat berbahaya jika tidak segera diantisipasi, mengingat dampaknya yang dapat memecah belah persatuan.
Dalam upaya mengatasi ancaman tersebut, personil Si Humas secara rutin memonitor berbagai isu yang tengah viral, baik di media arus utama maupun media sosial.
Mereka juga berkoordinasi dengan platform-platform digital dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan tidak ada informasi berbahaya yang dibiarkan menyebar tanpa tindak lanjut.