“Menggunakan data pemantauan untuk memberikan umpan balik dan melakukan penyesuaian program jika diperlukan," ulasnya.
"Serta menggandeng sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program sanitasi, seperti melalui CSR (Corporate Social Responsibility),” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H. Trisnawarman, mengatakan data sampai Agustus 2024 menyebutkan sebanyak 82% desa dan kelurahan di Sumsel telah mencapai SBS tersebar di sebesar 7 Kabupaten dan Kota.
BACA JUGA:Hadiri Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Ini Pesan Sekda Sumsel
Sedangkan 10 Kabupaten/kota lagi masih yang perlu dukungan percepatan SBS 2024.
“Kegiatan ini telah melalui tahapan yang panjang oleh pemerintah Provinsi Sumsel, di mana Dinas Kesehatan telah melakukan monitoring, evaluasi, koordinasi dan advokasi secara berkala dan intens kepada kabupaten/kota untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat,” jelasnya.
Dikatakannya, akses sanitasi dasar (jamban sehat) dan desa/kelurahan SBS telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumsel.
“Berdasarkan Data Capaian Akses Sanitasi Dasar Sumatera Selatan per bulan Agustus tahun 2024 sudah 94,19% keluarga akses ke jamban,” tandasnya.