Sebab lahannya ia dapatkan dengan menyewa ke PT KAI sebagai pemilik lahan tersebut selama 5 tahun sekitar Rp20 juta.
Begitupun PBB-nya ia sudah membayar ke Pemkab Muara Enim sebesar Rp91 ribu per tahun.
Bahkan dalam perkara ini, kata pelapor Acindra, saat itu pemilik awal bangunan ini yakni Suryati pernah digugat oleh penggugat (Junaida) di Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2017 dan tahun 2022 dengan nomor gugatan (11/Pdt.G/2017/PN Mre).
Namun, hasilnya semua gugatan yang dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat di PN Muara Enim dimenangkan oleh Suryati.
BACA JUGA: Tim Puma Polsek Gelumbang Bekuk Perampok Alfamart, Nih Tampang 3 Pelakunya
Dalam hal ini (tergugat) sebagai pemilik awal bangunan dengan berstatus inkrah.
“Saya juga heran dan bingung, sudah kalah dua kali dan telah inkrah. Namun masih tetap terus memaksa mengakui miliknya. Anehnya lagi malah saya pernah diadukan melakukan pengerusakan. Padahal mereka yang telah melakukan pengerusakan bangunan tempat usaha saya,” tegasnya.
Masih dikatakan Arcindra, atas tindakan dengan melakukan pemagaran di lahan bangunan tempat usahanya itu, tentu merupakan tindakan yang sangat merugikan.
Di mana atas tindakan pemagaran yang dilakukan oleh mereka, pelapor mengalami kerugian ratusan juta rupiah, karena tidak dapat melakukan usaha berjualan.
BACA JUGA: Sidang Tanah Adat Desa Darmo Muara Enim Sumsel, Terungkap Tiap KK Kecipratan Rp10 Juta
Berdasarkan catatan pembukuan pelapor Acindra, dalam satu hari omzet usaha ayam gepreknya bisa menghasilkan Rp5 hingga Rp7 juta, sedangkan tempat usahanya terpaksa tutup sekitar 51 hari.
“Kami sudah menghitung, jika dikecilkan saja Rp5 juta per hari kerugiannya sekitar Rp255 juta akibat penutupan tersebut. Belum lagi rasa aman dan nyaman, sebab terus merasa diteror. Bahkan mereka sempat mengancam akan menutup kembali jika kami berjualan. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kami memilih melapor ke pihak berwajib sebagai antisipasi,” tutup pelapor Acindra.
Terlapor Junaida (45) ketika dikonfirmasi hanya mengatakan tetap bersikukuh bahwa surat mereka lengkap dan dari surat lahan kepemilikan yang beli ini juga ada.
Sementara itu, Kapolres Muara Enim, AKBP Andi Supriadi melalui Kasubag Humas, AKP RTM Situmorang, membenarkan adanya pengaduan dari Arcindra atas kasus tersebut.
BACA JUGA: Polisi Usut Dugaan Illegal Drilling yang Sebabkan Mobil Carry Terbakar di Tanjung Enim
“Saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Reskrim Polres Muara Enim,” jelasnya. (*)