Beberapa kendala lain bahwa operator dari setiap OPD memasukkan semua nama honorer.
“Padahal ada klasifikasinya, misalnya keamanan, supir, dan tenaga kebersihan semua dimasukkan. Dengan alasan tidak enak hati jadi dimasukkan semua, sehingga menambah beban tugas dari BKPSDM,” ungkapnya.
“Termasuk waktu kerja sesuai SK bahwa terhitung 31 Desember 2021 masa kerjanya sudah satu tahun, ada yang bulan Mei 2021 baru masuk juga didata, padahal itu tidak sesuai dengan permintaan,” sambung Harson.
Beberapa OPD yang data tenaga honorer sama sekali belum terinput adalah Dinas Perlidungan Perempuan dan Anak, Rumah Sakit, Dinas Perkim, dan Dinas Kesehatan.
BACA JUGA: Lantik 478 PPPK Guru Tahap II, Begini Harapan Bupati Kurniawan
“Mereka semua sudah dipanggil untuk melakukan perbaikan data,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang tenaga honorer dari SMP 2 Cahaya Alam Semende, Marhidah mengatakan dirinya merupakan tenaga honorer yang bertugas di tata usaha sekolah.
“Ya katanya disuruh perbaikan data, ya kami juga masih bingung dan tentunya berharap banyak bisa diangkat sebagai PPPK,” harap Marhidah. (*)