MURATARA, ENIMEKSPRES.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) membentuk tim khusus untuk mengintervensi laju inflasi yang saat ini mencapai 4,2 persen.
Kenaikan harga produk yang terjadi di Kabupaten Muratara, imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat standar kebutuhan hidup masyarakat meningkat.
Bupati Muratara, H. Devi Suhartoni menegaskan Pemkab Muratara sudah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan laju inflasi.
“Pemerintah Daerah akan melakukan beragam langkah, seperti mengintervensi melalui APBD, mengajak perusahaan yang ada di Kabupaten Muratara melalui Forum CSR ikut andil melakukan pengendalian harga sembako,” kata Devi, Kamis 15 September 2022.
BACA JUGA: BBM Naik, Dinas Perdagangan Sumsel Jamin Tak Pengaruhi Harga Sembako
TPID turun langsung melakukan monitoring didampingi TNI dan Polri.
Pengawasan penumpukan atau penimbunan sembako, mengalokasikan dana APBD sebesar Rp4,4 miliar guna pengendalian inflasi.
“Kenaikan harga sembako menjadi perhatian serius Pemerintah, di mana masyarakat Kabupaten Muratara sangat berdampak sekali dengan kenaikan harga BBM,” kata Devi.
Menurut Devi, ada beberapa dampak lain dari kenaikan harga BBM.
BACA JUGA: Harga TBS Kelapa Sawit Turun Hingga ke Level Terendah
Seperti menurunnya daya beli masyarakat, murahnya harga karet dan kelapa sawit, mata pencarian masyarakat menurun akibat dampak banjir di Muratara.
Hingga saat ini, harga bahan pokok di Muratara melonjak tajam.
Di antaranya, beras IR kini berkisar Rp2.000-Rp14.000 per kg, minyak sayur kemasan Rp15.000-Rp20.000 per liter.
Sekda Muratara, Elvandari, sekaligus Ketua Tim TPID Muratara, menuturkan mereka akan merumuskan pengendalian inflasi, disentral perdagangan, komoditas pangan, maupun kebutuhan barang pokok.
BACA JUGA: Pemkab Muara Enim Ikuti Rakor Inflasi 2022