Percepat Flyover Muara Enim, Sekda Sumsel Tekankan Kepastian Hukum dan Sinergi Lintas Instansi

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Edward Candra, memimpin rapat koordinasi pembahasan perumusan draf Perjanjian Kerjasama (PKS) pembangunan Flyover JPL 99 (Simpang Belimbing) pada perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Muara Enim.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, pada Jumat 6 Februari 2026.

Pembangunan Flyover JPL 99 merupakan proyek strategis yang bertujuan mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan transportasi pada perlintasan sebidang kereta api yang selama ini menjadi titik krusial akibat tingginya frekuensi perjalanan kereta api di kawasan tersebut.

Dalam arahannya, Sekda Sumsel Edward Candra menekankan pentingnya penyusunan draft PKS yang komprehensif dan detail, terutama terkait aspek teknis dan administratif, agar pelaksanaan pembangunan di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Optimis 4 Flyover Perlintasan Kereta Api di Muara Enim Tuntas 2027

BACA JUGA:5 Flyover di Muara Enim Ditargetkan Mulai Dibangun 2026

“Setiap klausul dalam PKS harus jelas dan tegas. Kita ingin memastikan seluruh pihak memahami secara utuh hak dan kewajibannya masing-masing. Percepatan pembangunan ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga kepastian hukum melalui kerja sama yang matang,” tegas Edward Candra.

Rapat tersebut secara khusus membahas pembagian peran dan tanggung jawab antar instansi yang terlibat.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) berperan dalam aspek teknis operasional dan perizinan di area perlintasan kereta api.

Sementara itu, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) bertanggung jawab terhadap standarisasi konstruksi serta integrasi flyover dengan jaringan jalan nasional.

BACA JUGA:Groundbreaking Flyover Km 111, Aksi Nyata dalam Penataan Angkutan Batu Bara di Sumsel

BACA JUGA:Pembangunan 5 Flyover Muara Enim Dikebut, Bupati Edison Dorong Percepatan Dokumen Lahan

Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Provinsi Sumsel turut memberikan dukungan terkait penyediaan lahan, perizinan daerah, serta koordinasi kewilayahan guna memastikan proyek berjalan sesuai regulasi.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah krusial dalam menyatukan persepsi lintas instansi sebelum naskah kerja sama difinalisasi dan ditandatangani.

Sumber: