Pemkab Muara Enim Siap Perkuat Tata Kelola Pemerintah dan PAD

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim siap memperkuat tata kelola pemerintahan dan menggali potensi daerah sebagai pijakan menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang lebih berdampak dan terarah.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Muara Enim H. Edison, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 Pemkab Muara Enim dengan Tim Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Kantor Bappeda Muara Enim, Senin 4 Agustus 2025.

Pada rakor yang juga dihadiri Wakil Bupati Muara Enim Hj. Sumarni, Sekretaris Daerah, Yulius, berserta seluruh OPD.

BACA JUGA:Bupati Edison: Harusnya Perusda Sumbang PAD Terbesar

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Tertibkan Parkir Rumah Sakit Rabain, Pontensi PAD Rp100 Juta per Bulan

Bupati Edison menegaskan siap mengikuti rekomendasi yang disampaikan Kasatgas Pencegahan Direktorat Wilayah II KPK, Untung Wicaksono. 

Bupati menyampaikan Kabupaten Muara Enim memiliki kekayaan SDA yang melimpah dengan APBD mencapai Rp3,6 trilun.

Pendapatan tersebut perlu ditunjang dengan optimalisasi PAD yang akan digenjot hingga mencapai Rp1 triliun selama 5 tahun ke depan dengan menginventarisir seluruh potensi serta melaksanakan beberapa langkah strategis.

Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada KPK RI, atas sinergitas yang dibangun secara berkesinambungan, serta terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan pencegahan korupsi yang terintegrasi pada Program Monitoring, Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP).

BACA JUGA:Pemkab Muara Enim Realisasikan Visi MEMBARA dan Target PAD Rp1 Triliun

BACA JUGA:Ombudsman RI Beri Pendampingan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik kepada Pemkab Muara Enim

"Untuk itu, kita siap mendorong implementasi pengawasan dan MCP dengan menjamin kecukupan anggaran pengawasan intern Pemerintah," ujarnya.

"Termasuk memastikan proses Pengadaan Barang/jasa (PBJ) yang transparan, akuntabel dan profesional serta memperkuat pendidikan antikorupsi pada regulasi dan penganggaran," tutup dia.

Sumber: