Wabup Sumarni Dorong Produk Hukum Ramah Investor
Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim Hj. Sumarni foto bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di sela Rakornas. Foto : Istimewa--
MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat diperlukan kepastian hukum guna menarik minat pengusaha melalui kemudahan berinvetasi.
Oleh karena itu, Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim Hj. Sumarni, menekankan pentingnya penyusunan produk hukum yang daerah yang mendukung iklim berinvestasi agar menciptakan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan kenyamanan bagi investor.
Hal tersebut disampaikan Wabup Sumarni saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, pada Rabu 27 Agustus 2025.
BACA JUGA:Lantik dan Resmikan 4.991 PPPK Pemkab Muara Enim, Ini Pesan Bupati Edison untuk ASN Baru
BACA JUGA:Rehab Jembatan Enim II Dipastikan Mulai September 2025
Pada kesempatan itu, Wabup Sumarni menyampaikan produk hukum daerah harus hadir sebagai instrumen yang bukan hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi pelaku usaha.
"Dengan regulasi yang harmonis, maka diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif," ujar Sumarni.
Hal ini juga sejalan dengan upaya visi dan misi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA) untuk memperkuat kemandarian fiskal daerah dengan mengdongrak PAD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bumi Serasan Sekundang.
Adapun Rakornas yang turut dihadiri Ketua DPRD Muara Enim Deddy Arianto, mengusung tema "Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita".
BACA JUGA:Kolaborasi Polres dan Pemkab Muara Enim Perkuat Ketahanan Pangan
BACA JUGA:Warga Muara Enim Antusias Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Tagline-nya "Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap".
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi daerah untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional melalui Asta Cita.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
