Pemkab Muara Enim Realisasikan Visi MEMBARA dan Target PAD Rp1 Triliun

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Pemkab Muara Enim menargetkan akan merealisasikan seluruh program dan visi misi MEMBARA serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp1 triliun.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Muara Enim H. Edison, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 di Ruang Pangripta Nusantara, Kantor Bappeda Muara Enim, Jumat 4 Juli 2025.

Bupati Edison mengatakan tujuan Musrenbang tersebut adalah untuk menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan sesuai visi MEMBARA dan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BACA JUGA:Musrenbang Kecamatan Diharapkan Akomodir Usulan Prioritas Serta Dukung Pemantapan Ekonomi Lokal

BACA JUGA:Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Muara Enim Diusulkan Ditunda Setelah Pemilu, Ini Alasannya

Dan salah satu perhatiannya adalah bagaimana upaya pengoptimalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata Edison, RPJMD 2025-2029 ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati, yang diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Muara Enim 2025-2045, RTRW, serta KLHS.

Kemudian, Visi "Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (MEMBARA)" akan diwujudkan melalui 5 misi utama.

Yakni peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, infrastruktur merata, lingkungan hidup berkualitas dan ketahanan bencana, serta pemerintahan profesional.

BACA JUGA:Pj Bupati Muara Enim Ahmad Rizali Buka Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045

BACA JUGA:Plt Bupati Muara Enim Buka Musrenbang RKPD Seluruh Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim, Ini Pesannya

Dirinya berharap Musrembang menjadi momentum strategis untuk mengkomunikasikan rencana pembangunan dan menjawab isu-isu vital ke depan.

Adapun prioritas pembangunan lima tahun ke depan, yakni mencakup 10 poin, termasuk peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, ketahanan pangan, ekonomi berdaya saing, perluasan lapangan kerja, infrastruktur, lingkungan berkelanjutan, ketahanan bencana, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber: