Wujudkan Hukum Berkeadilan, Pemprov Sumsel dan PTA Palembang Bahas Perlindungan Janda dan Anak

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumsel H. Herman Deru, menegaskan komitmen Pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada kelompok rentan.

Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang yang baru, H. Abdullah, Jumat 20 Juni 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel, keduanya membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk menjamin hak-hak janda dan anak yang ditelantarkan setelah perceraian.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari negara, melalui pemerintah dan peradilan agama,” ujar Herman Deru.

BACA JUGA:Pemprov Sumsel dan Jamkrindo Bahas Penguatan Dukungan UMKM

BACA JUGA:Dekranas Award 2025, Feby Deru Dorong Daerah Tampilkan Produk Unggulan

Menurutnya, perlindungan terhadap janda dan anak-anak adalah bentuk konkret dari keadilan sosial yang harus dikedepankan dalam pembangunan hukum.

Ia menjelaskan, ide MoU ini telah lama ia rancang sebagai bentuk respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat soal penelantaran pasca-perceraian.

“Sudah waktunya kita hadir memberikan rasa aman bagi mereka yang kerap menjadi korban dalam sistem hukum keluarga,” tambahnya.

Lebih dari sekadar kerja sama formal, Herman Deru menyebut inisiatif ini sebagai terobosan menuju sistem hukum yang lebih beradab dan berempati.

BACA JUGA:Gubernur HD dan Gubernur Hidayat Arsani Sepakat Bangun Jembatan Bahtera, Simbol Penyambung Sumsel-Babel

BACA JUGA:Gandeng TNI, Gubernur Herman Deru Pacu Ekspansi Sawah Demi Swasembada Pangan Nasional

Gubernur berharap, pada Juli 2025, kerja sama ini bisa diresmikan dalam bentuk MoU resmi antara Pemprov dan PTA Palembang.

Sementara itu, Ketua PTA Palembang menyambut positif rencana kerja sama tersebut.

Sumber: