Wagub Cik Ujang Dorong Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu

JAKARTA, ENIMEKSPRES.CO.ID - Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Raker dan RDP ini bertempat di Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan-Jakarta Pusat, Rabu 30 April 2025.

Dalam raker yang juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung maupun daring tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

Raker dan RDP tersebut juga membahas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, BUMD, serta pengelolaan kepegawaian.

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Pimpin Apel Gabungan dan Halal Bihalal Bersama Pegawai di Lingkungan Pemprov Sumsel

BACA JUGA:Pulang Kampung Halaman Istri, Wagub Cik Ujang Ziarah ke Makam Ayah Mertua di Muara Enim

Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang dalam paparannya meminta Anggota DPR RI khususnya Dapil Sumsel, untuk mendorong agar proyek pembangunan jalan tol penghubung antara Sumsel dan bengkulu segera dikerjakan.

“Kami mohon dukungannya pembangunan di Sumsel ini bisa berjalan lancar, paling tidak kami mohon juga pembangunan tol dari Kabupaten Ogan Ilir sampai Kabupaten Lahat,” katanya.

Sedangkan berkenaan dengan Badan usaha milik daerah (BUMD), Wagub Cik Ujang menyebut jumlah dividen yang telah disetorkan sebesar Rp96,6 miliar atau melebihi dari yang telah ditargetkan, yakni Rp91,4 miliar.

Sementara untuk jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Sumsel, berjumlah 31.187, dengan rincian CPNS/PNS dan PPPK sebanyak 20.694 orang, Honorer dan Non PPPK sebanyak 10.390, serta CPNS sebanyak 103, dalam hal ini masih menunggu peresmian.

BACA JUGA:Herman Deru-Cik Ujang Ajak Masyarakat Rapatkan Barisan Wujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua

BACA JUGA:Plt Gubernur Cik Ujang Pastikan Ketersediaan Sembako Jelang Ramadan di Sumsel Aman dan Terkendali

“Otonomi daerah di Pemprov Sumsel ini berjalan lancar, namun kami berharap kepada Ketua Komisi II DPR RI supaya  kami mengelola sendiri potensi yang ada di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, mengatakan pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui transfer ke daerah yang berbasis kinerja.

Sumber: