Sekda Sumsel Buka Rapat Teknis Sinkronisasi Program Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang

Adapun Dinas PU BMTR Sumsel yakni menunjang misi ke-4 yakni Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Terdapat 12 program strategis Sumsel Maju Terus untuk Semua, Dinas PU BMTR Sumsel menunjang program strategis pertama yaitu Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat dan program ke-5 yakni Infrastruktur Tuntas Merata.

BACA JUGA:Sekda: Pemprov Siap Dukung Visi Misi HDCU Wujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua

BACA JUGA:Herman Deru-Cik Ujang Ikuti Gladi Bersih Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Kepresidenan RI

"Infrastruktur tersebut dilaksanakan antara lain dengan, mempertahankan Sumsel pada kategori jalan rusak terendah di Indonesia. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dalam wilayah dalam keadaan mantap. Melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan kota melalui Bangubsus,” ujar Edward.

Sedangkan arah kebijakan Sumsel mengacu pada RKPD tahun anggaran 2026 dengan tema pembangunan 2026 yaitu "Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan".

Dinas PU BMTR Sumsel menunjang salah satu isu strategis RKPD 2026 yaitu infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar belum optimal serta prioritas daerah ke-4, yaitu Pemerataan dan Pembangunan  Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Oleh sebab itu, Dinas PU BMTR Sumsel sebagai OPD pendukung dalam pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang konektivitas antar wilayah.

BACA JUGA:Hari Peduli Sampah Nasional 2025, Sekda Sumsel Ajak Kalangan Pelajar Terlibat Jaga Kelestarian Bumi

BACA JUGA:8 Bulan Jabat Pj Gubernur, Elen Setiadi Izin Pamit Pada Jajaran Pegawai Pemprov Sumsel

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sering dihadapi kendala teknis di lapangan, terutama permasalahan lahan di mana suatu kegiatan sudah teranggarkan sesuai dengan usulan kabupaten/kota tetapi ternyata permasalahan lahan belum selesai.

Selain itu, Readiness Criteria (RC) harus dilengkapi sebagai tahapan perencanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah provinsi dan pusat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

"Untuk itu, melalui rapat teknis ini diharapkan kita bersama dapat mensinkronkan program/kegiatan dalam upaya mempersiapkan rencana kerja tahun anggaran 2026 agar  program/kegiatan yang dianggarkan dapat berjalan dengan lancar dan telat sasaran," beber dia.

BACA JUGA:Sekda Buka Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026

Sumber: