Pj Gubernur Sumsel Ajak Organisasi Mahasiswa Dukung 5 Program Prioritas

Pj Gubernur Sumsel Ajak Organisasi Mahasiswa Dukung 5 Program Prioritas

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengajak Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus untuk mendukung 5 program prioritas Pemprov Sumsel. Foto : DOK--

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengajak Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus untuk mendukung 5 program prioritas yang dimiliki Pemprov Sumsel.

Hal ini diungkapkan Fatoni dalam kegiatan silaturahmi bersama Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus di Hotel Swarna Dwipa, Palembang.

Adapun 5 program prioritas Pemprov Sumsel itu antara lain, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kemudian, mengendalikan inflasi, penanganan stunting, serta menekan angka kemiskinan ekstrem di Sumsel.

BACA JUGA:Pj Gubernur Ajak Masyarakat Jaga Iklim Kondusif di Sumsel

“Saat ini berbagai upaya telah dilakukan Sumsel dalam mengendalikan inflasi," ungkap Fatoni.

"Selain mencanangkan program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel (GPISS), ada juga Gerakan Pangan Murah se-Sumsel serta operasi pasar murah dan sidak ke pasar-pasar,” lanjutnya.

Disebutnya, Operasi Pasar Murah serentak dilakukan serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumsel pada hari Senin, Selasa, dan Kamis setiap minggunya.

Di sisi lain, Pemprov Sumsel juga terus berupaya dalam menurunkan angka stunting.

BACA JUGA:Pj Gubernur Sumsel Serahkan Sertifikat Proper Bagi BUMN dan Perusahaan Swasta Peduli Lingkungan

Diketahui, Pemprov Sumsel memiliki program Ayah Bunda Asuh, yaitu di mana penderita stunting akan diangkat menjadi anak asuk oleh orang tua asuh tersebut.

Diharapkan melalui progam ini gizi mereka dapat tercukupi dengan baik.

Selanjutnya, terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov Sumsel bersama Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumsel.

Melalui program tersebut diharapkan akan ada 8.391 perbaikan terhadap rumah tidak layak huni yang menggunakan dana dari APBD, CSR maupun Dana Desa dan kelurahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: