Pemutakhiran Data Keluarga BKKBN Dimanfaatkan untuk Bedah Rumah

Pemutakhiran Data Keluarga BKKBN Dimanfaatkan untuk Bedah Rumah

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K). Foto : Istimewa --

JAKARTA, ENIMEKSPRES.CO.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan ada enam Kementerian dan Lembaga yang telah memanfaatkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga.

Selain untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data pensasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Percepatan Penurunan Stunting serta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga juga dimanfaatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah. 

BACA JUGA:Ingat, Jangan Coba-coba Putar Balik di Jalan Tol Bisa Diganjar dengan Denda Dua Kali Lipat

Badan Pangan Nasional juga memanfaatkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga ini untuk bantuan pemberian telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.

Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) pada Senin (10/07/2023) mengatakan pada 2023 merupakan tahun kedua dilakukannya pemutakhiran terhadap data hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK-21), berhasil memetakan sebanyak 68 juta keluarga Indonesia secara by name by address.

“Tahun ini, target pemutakhiran data keluarga dilakukan terhadap 15,5 juta keluarga pada 13.611 desa atau kelurahan yang menjadi wilayah pemutakhiran dengan melibatkan 101.629 kader pendata,” kata Hasto dalam araha pada Apel Disiplin ASN Senin Pagi di kantor BKKBN.

BACA JUGA:Tahukah Kamu Bahwa Candi Borobudur Itu Istana Nabi Sulaiman?

Dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting, data hasil Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya, menurut Hasto dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pemerintah desa, swasta, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya.

Hasto Wardoyo menyebutkan setidaknya ada enam Kementerian dan Lembaga yang  telah memanfaatkan data hasil PK-21 dan Pemutakhirannya yakni Kementerian PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah.

Kemudian Badan Pangan Nasional melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting.

BACA JUGA:Waduh, dari 38 Provinsi Hanya 8 Provinsi yang di Indonesia Bebas Rabies, Provinsi Sumsel termasuk?

Selanjutnya Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan indikator SDGs dan keluarga beresiko stunting secara geospasial.

Kemenko PMK dan TNP2K dalam hal pemeringkatan kesejahteraan sosial Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: