Instansi Belum Lengkapi SPTJM, 543 Ribu Lebih Honorer K2 dan Non-K2 Bakal Menangis, Terancam Jadi Pengangguran

Instansi Belum Lengkapi SPTJM, 543 Ribu Lebih Honorer K2 dan Non-K2 Bakal Menangis, Terancam Jadi Pengangguran

Ilustrasi honorer. Foto : DOK/NET--

JAKARTA, ENIMEKSPRES.CO.ID - Sebanyak 120 instansi, terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) belum melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk data honorer K2 dan non-K2.

Demikian disampaikan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, belum lama ini.

Bima memperingatkan kepada 120 instansi Pemerintah Pusat dan Pemda terkait dengan pendataan non ASN alias tenaga honorer.

“Sesuai hasil pendataan non-ASN per 30 November 2022 lalu, jumlah honorer mencapai 2.360.673 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 120 instansi yang belum menyampaikan SPTJM sejumlah 543.273 honorer,” jelasnya.

BACA JUGA:MenPAN-RB Diminta Megawati untuk Memperhatikan Nasib Tenaga Honorer

Bahkan, jika sampai 31 Maret 2023 mendatang data honorer di 120 instansi Pemerintah Pusat dan Pemda tersebut tidak juga melengkapi SPTJM, maka instansi tersebut dianggap tak mempunyai tenaga honorer lagi.

Sementara itu, dari 120 instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut, apakah Pemkab Muara Enim termasuk belum melengkapi SPTJM?

Dari data BKN, ternyata Pemkab Muara Enim telah melengkapi SPTJM.

Terkait hal ini, sejumlah tenaga honorer Pemkab Muara Enim mengucapkan terima kasih kepada OPD terkait yang telah tuntas menyelesaikan SPTJM.

BACA JUGA:543 Ribu Lebih Honorer K2 dan Non-K2 Menangis, Termasuk di Pemkab Muara Enim? Simak

“Artinya Pemkab Muara Enim memperhatikan tenaga honorer. Kalau sampai dianggap BKN Pemerintah Daerah tidak lagi mempunyai honorer, maka kami bisa jadi pengangguran,” kata salah seorang honorer di Muara Enim, yang namanya tak mau dipublikasikan, Selasa 21 Maret 2023. (*)

Adapun ke-120 instansi pusat dan daerah yang belum melampirkan SPTJM untuk data honorernya antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

2. Kementerian Dalam Negeri 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: