Angka Stunting Provinsi Sumsel Turun 6,2 persen

PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID – Angka stunting Provinsi Sumsel yang sebelumnya 24,8 persen pada Tahun 2021, diturunkan dengan cepat sebesar 6,2 persen atau menjadi 18,6 persen di Tahun 2022.

“Alhamdulillah, dengan kepemimpinan Pak Gubernur Herman Deru, angka stunting Provinsi Sumatera Selatan cepat menurun. Turunnyapun sangat signifikan,” kata Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI Drs. Eli Kusnaeli di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu 15 Februari 2023.

Katanya, angka ini sebelumnya tidak pernah dicapai, ini merupakan hasil dari kepemimpinan gubernur yang tentu saja kepemimpinan dari para bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota di Sumatera Selatan.

Dia menilai, Sumsel saat ini sudah mulai memiliki banyak bonus demografi.

BACA JUGA:Bawaslu Muara Enim Sumsel, Dorong Keterlibatan Masyarakat Awasi Pemilu 2024

BACA JUGA:Sumsel Berhasil Turunkan Angka Stunting Tertinggi di Indonesia, Ini Persentasenya

Sebab ke depan jumlah penduduk yang besar adalah aset pembangunan yang luar bisa, dengan catatan jumlah penduduk harus berkualitas.

Karena itu, penuruan stunting tergantung dengan penduduk yang berkualitas.

“Upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif dan efisien, berbicara mengenai stunting kita harus multi-program, kata kuncinya kolaborasi dan sinergitas,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengakui suksesnya penurunan angka stunting yang pesat di Sumsel bukan hanya buah dari kerja keras dari Pemprov Sumsel saja.

BACA JUGA:Harapkan Forum Sahabat Lama Berperan Tumbuhkan Semangat Kearifan Lokal, Begini Pesan Gubernur Sumsel

BACA JUGA:Gubernur Sumsel Harapkan PNM Gelar Pelatihan Khusus Calon Pelaku Usaha Sektor Pertanian

Melainkan melibatkan semua pihak, mulai dari Bupati/Walikota, stakeholder, TNI/Polri, dan dukungan seluruh masyarakat.

“Kita bisa terus jalan berkerja secara kolaboratif, artinya dengan momen ini, mari kita laksanakan kerja baik, meskipun dianggap jadul, Sumsel terbaik penurunan stunting, tidak mungkin berkerja tanpa peran serta Bupati/Walikota dan stakeholder.

Sumber: