Taufik Rahman: Soal Pro dan Kontra Pilwabup Muara Enim, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

ENIMEKSPRES.CO.ID,MUARA ENIM---Walaupun SK Wabup Muara Enim terpilih atasnama Ahmad Usmarwy Kaffah  sudah keluar dari Kemendagri dan tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur Sumsel. Namun masih terjadi pro dan kontra dari elemen masyarakat Muara Enim.

Terbaru, dua elemen dari masyarakat Muara Enim menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumsel, ada yang mendukung percepatan pelantikan dan ada yang meminta ditunda hingga ada keputusan final dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lantas bagaimana pendapat praktisi hukum? Salah satu praktisi hukum Muara Enim, H Taufik Rahman SH MH saat mintai tanggapan terkait hal tersebut? Ia menjelaskan bahwa adanya pro dan kontra tentang hasil pilwabup yang sudah diselanggarakan oleh DPRD pada 6 September 2022 lalu adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi. Informasinya SK Mendagri sudah terbit dan tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur Sumsel.

“Pro dan kontra setuju atau tidak setuju adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Karena masing-masing melihat sudut pandang yang berbeda dan kepentingan yang tidaka sama,” ujar Taufik Rahman saat bincangi, kemarin (9/1/2023).

Taufik Rahman mengakui memang proses politik Pilwabup Muara Enim telah selesai dan sudah diajukan ke Mendagri untuk diterbitkan SK pengangkatan. Sejalan dengan itu, ada proses hukum dari beberapa elemen masyarakat yang mengajukan ke PTUN. Di mana saat ini masih dalam proses. Tentunya semua pihak harus bijak menyikapi kedua proses ini. Artinya bagi yang kurang setuju  dengan pengisian jabatan wabup Muara Enim harus menghormati proses politik yang sudah berjalan. Kalaupun nanti wabup Muara Enim dilantik oleh gubernur, maka hal itu juga harus dihormati. Sebaliknya andaikata, proses hukum selesai dan gugatan masyarakat diterima PTUN. Maka pihak yang tidak setuju dengan gugatan PTUN, juga harus menghormati hasil proses hukum tersebut.

“Saya berharap masing-masing pihak harus berpikir dan bertindak yang arif dan bijak. Agar pihak-pihak merasa dihormati hak dan martabatnya sebagai warga Muara Enim. Oleh karenanya sampaikan aspirasi atau pendapat melalui spanduk, media sosial harus menggunakan kata-kata sopan dan santun. Sehingga Muara Enim  tetap kondusif. Sehingga semua pihak bisa saling menghormati terhadap proses politik yang tengah berlangsung,” pesan Taufik Rahman.

Kemudian saat dimintai tanggapan mengenai jabatan sekda defenitif yang masih kosong? Taufik Rahman yang juga mantan Sekda Muara Enim ini mengungkapkan bahwa jabatan sekda Muara Enim selama ini sudah satu lebih kosong, dan hanya diisi beberapa kali oleh penjabatn (Pj) sekda. Kosongnya jabatan sekda defenitif, diakuinya cukup berpengaruh terhadap proses pembangunan di Muara Enim. Sebab sekda berfungsi sebagai pembantu utama kepada daerah dan memiliki jabatan strategis dalam pemerintahan. Karena sekda harus mengkoordinasikan semua SKPD, ketua badan anggaran (TAPD). Maka secara tidak langsung akan berdampak pada proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, sambung Taufik Rahman, antara Pj Sekda dan Sekda defenitif secara psikologis sedikit ada perbedaan dan itu pernah ia alami saat menjabat sekda Muara Enim. “Saya dengan untuk proses pemilihan sekda defenitif Muara Enim sudah berjalan di Kemendagri atas usulan gubernur Sumsel. Harapannya sekda defenitif Muara Enim secepatnya juga terpilih dan dilantik, siapapun pejabat yang disetujui nanti. Sehingga pembangunan di Muara Enim kedepan bisa lebih baik lagi,” tutup Taufik Rahman.(@al)

 

 

 

Sumber: