Tambang Rakyat Dilarang, Asosiasi Tagih Solusi Pemerintah

ENIMEKSPRES CO ID MUARA ENIM Dua asosiasi pertambangan masyarakat yakni Astrada Asosiasi Tambang Rakyat Daerah dan Asmara Asosiasi Masyarakat Batu Bara Kabupaten Muara Enim mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Muara Enim Senin 2 11 2020 Mereka menagih solusi dari pemerintah terkait kegiatan tambang liar atau tambang rakyat yang dilarang pemerintah pasca tragedi meninggalnya 11 pekerja di Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Kedatangan Astrada dan Asmara didampingi DPC Projo Kabupaten Muara Enim yang ditemui langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim H Masito serta anggota Komisi I lainnya Menurut Ketua Asmara Idin Sukadis saat ini pemerintah provinsi dan kabupaten telah menegaskan kegiatan penambangan rakyat adalah ilegal sehingga harus dihentikan Namun pihaknya merasa keputusan tersebut kurang berpihak Baca juga Kasman Minta Pemerintah Carikan Solusi Tambang Ilegal di Muara Enim Masalah Nasional Juarsah Minta Stop Kegiatan Tambang Ilegal Dia berdalih kegiatan tambang rakyat merupakan satu satunya tempat masyarakat untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan perekonomian khususnya masyarakat di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung Untuk itu kami ingin pemerintah mengupayakan tambang rakyat bisa mendapatkan legalitas serta payung hukum yang jelas kata Idin Ketua Astrada Herman menagih solusi terbaik yang ditawarkan pemerintah Dulu sempat ada Perda yang mengatur tentang masalah WPR Wilayah Penambangan Rakyat Namun Perda ini sudah dicabut pada tahun 2012 kami merasa keberatan apabila tambang rakyat tersebut akan ditutup untuk selamanya tegas dia Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Muara Enim H Masito menyampaikan pihaknya siap menampung aspirasi yang disampaikan asosiasi tambang rakyat Dirinya bersedia mencari solusi solusi terbaik untuk tambang rakyat yang berada di Kabupaten Muara Enim DPRD akan memperjuangkan dan mencari solusi dan membawa aspirasi masyarakat terkait tambang rakyat tersebut ke tingkat provinsi untuk melakukan audiensi bersama Gubernur Sumsel maupun pihak terkait katanya Ia juga memastikan akan menyampaikan masukan dari asosiasi maupun DPC Projo untuk mendapatkan legalitas maupun payung hukum yang jelas dan kuat untuk tambang rakyat yang berada di Kabupaten Muara Enim Kita segera mengagendakan secepatnya untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi bersama Gubernur Sumsel sebutnya ozi nbsp Saksikan video menarik berikut ini https www youtube com watch v pbcHbxwIRWg

Sumber: