Forum BPD Tuntut Kenaikan Tunjangan Kesejahteraan

ENIMEKSPRES CO ID MUARA ENIM Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD yang tergabung dalam Forum BPD Kabupaten Muara Enim mendatangi kantor Pemkab Muara Enim untuk beraudiensi dengan Plt Bupati Muara Enim H Juarsah Kedatangan perwakilan BPD disambut langsung Plt Bupati Muara Enim H Jurasah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim Emran Tabrani didampingi Staf Khusus Bidang Hukum HAM Korupsi dan Integritas Irul di Ruang Rapat Serasan Sekundang Pemkab Muara Enim Selasa 17 11 2020 Ketua Forum BPD Kabupaten Muara Enim M Zainuri mengatakan kedatangan mereka menuntut peningkatan tunjangan kesejahteraan Tunjangan BPD selama ini kata dia sangat minim untuk ketua BPD wakil ketua dan sekretaris Sedangkan anggotanya mendapat tunjangan lebih kecil Dengan mendatangi kantor pemkab diharapkan ada perhatian khusus Sedangkan tunjangan kesejahteraan untuk Ketua BPD Rp1 2 juta Wakil Ketua Rp1 juta Sekretaris Rp850 ribu dan tunjangan kesejahteraan untuk anggota hanya Rp750 ribu Karena itu pak bupati anggota anggota BPD banyak mengeluh dengan tunjangan yang didapat Kalau bisa disamakan dengan perangkat desa ungkapnya Menurut mereka kelembagaan BPD di tingkat desa selama ini dianggap sebagai pelengkap Padahal tanpa ada persetujuan BPD anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes tidak bisa disahkan menjadi peraturan desa perdes Baca juga Selesaikan Sengketa Batas Wilayah Desa HUT Muara Enim ke 74 Bakal Digelar Secara Virtual Juarsah Minta Pertamina Lanjutkan Pengecoran Jalan Air Keruh Sementara itu Plt Bupati Muara Enim H Juarsah mengapresiasi usulan yang disampaikan Forum BPD Kabupaten Muara Enim demi mendukung kinerja yang lebih baik lagi ke depannya Kalau memang masih terlalu kecil Tunjangan red akan kita kaji ulang lagi ujar Juarsah Pemkab Muara Enim lanjut Juarsah juga perlu memikirkan kesejahteraan anggota BPD Untuk kesejahteraan kenapa tidak Ke depan anggota BPD ini perlu bimtek agar tahu tupoksi mereka masing masing jelasnya Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim Emran Tabrani mengatakan untuk Alokasi Dana Desa ADD itu bersumber dari APBD dari APBD bersumber juga dari APBN Karena yang diterima Kabupaten Muara Enim sesuai Undang undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa minimal 10 persen dana perimbangan dikurang dana alokasi khusus DAK untuk ADD Perlu dipahami sampai tahun ini Pemerintah Kabupaten Muara Enim baru bisa memenuhi 10 persen dana perimbangan Oleh karena itu kami mengharapkan kerja keras desa untuk menggali potensi sumber pendapatan asli desa jelasnya Dikatakannya keberadaan BPD sangat penting untuk bersinergi dengan pemerintah desa dalam menggali potensi potensi sumber pendapatan asli desa Kalau pendapatan asli desa tinggi lanjutnya itu menjadi kewenangan penuh desa yang bersangkutan untuk menaikkan tunjangan kesejahteraan baik BPD maupun aparatur desa Artinya harus bekerja keras untuk menggali potensi pendapatan asli desa Potensi potensi itu sudah banyak dilakukan pemerintah desa bersama BPD menggarap potensi wisata desa sebagai pemasukan pendapatan asli desa terangnya ozi nbsp Saksikan video menarik berikut ini https www youtube com watch v KQkuFvkAJDQ

Sumber: