Pemkab Muara Enim Komitmen Tangani Stunting
ENIMEKSPRES CO ID MUARA ENIM Jajaran Pemerintah Kabupaten Pemkab Muara Enim mengikuti webinar terkait arah kebijakan DID DAK dan APBD terkait penurunan stunting Tahun Anggaran 2022 Rapat yang digelar Kementerian Keuangan ini diikuti jajaran OPD Pemkab Muara Enim di ruang rapat Sekda Muara Enim Senin 24 5 2021 Hadir pada rapat tersebut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muara Enim H Rinaldo Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muara Enim Rusdi Khairullah Kepala Dinas Tanaman Hortikultura dan Peternakan Muara Enim Ulil Amri Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Muara Enim Irawan Supmidi dan perwakilan OPD terkait Sesuai petunjuk Pemerintah Pusat Pemkab Muara Enim siap semaksimal mungkin menggunakan dana yang ditransfer ke daerah yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa TKDD baik berupa Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Insentif Daerah DID hingga penggunaan APBD Tahun 2022 guna mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Muara Enim Sementara itu dalam arahannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap anggaran tersebut betul betul bisa menghasilkan dampak penurunan stunting bagi anak anak Indonesia dengan saling berkoordinasi dan berkolaborasi karena stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu Kementerian Lembaga atau satu daerah Baca juga Cegah Stunting dan TBC UPTD Puskesmas Adakan Mini Lokakarya Bersama Dinkes TP PKK PALI Cegah Stunting Sejak Dini Ia memaparkan TKDD pada APBN 2020 telah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp1 9 triliun dengan realisasi senilai Rp1 8 triliun untuk bidang air minum kesehatan dan sanitasi Untuk DAK non fisik sebesar Rp2 7 triliun dan memiliki realisasi dengan nilai yang sama untuk Bantuan Operasional Kesehatan BOK Stunting dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana BOKB terang Sri Mulyani TKDD tersebut telah disusun dengan desain transfer yang konvergen untuk mengintegrasikan berbagai sumber TKDD dalam penanggulangan stunting melalui penerbitan PMK Nomor 61 PMK 07 2019 Aturan tersebut dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi Sambung Sri Mulyani dengan adanya PMK tersebut maka proses perencanaan dan penganggaran pengalokasian TKDD dapat dilakukan secara terintegrasi antar berbagai sumber TKDD dengan fokus alokasi penanganan stunting yang terkoordinasi Sri Mulyani mengungkapkan pelaksanaan upaya penurunan stunting di daerah masih mengalami beberapa kendala dan tantangan Salah satu tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah kurangnya koordinasi lintas sektor dan kurangnya pemahaman daerah dan desa atas program program penanggulangan stunting Untuk itu peran pemerintah daerah sangat penting untuk terus mendorong program stunting sebagai prioritas utama dan kepada gubernur walikota bupati agar dapat memberikan arahan kepada seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah untuk memahami mengenali dan berkomitmen bersama untuk menangani stunting ini pinta Sri Mulyani rel al
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: