Kemendagri Minta Pemda Tak Boros

ENIMEKSPRES SUMEKS CO JAKARTA Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyinggung pengadaan pakaian dinas Anggota DPRD Kota Tangerang yang berbahan mewah Louis Vuitton LV Kemendagri menyatakan pengadaan pakaian dinas harus mempertimbangkan prinsip efisiensi efektifitas dan kepatutan Terlebih dalam situasi pandemi Covid 19 pemerintahan daerah diajak mempunyai sense of crisis atau empati kepada semua pihak dalam menghadapi pandemi Covid 19 Publik akan menilai di tengah pandemi Covid 19 ini patut enggak kita membelanjakan sesuatu yang dinilai tidak sejalan dengan rasa sense of crisis tadi kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Mochamad Ardian dikonfirmasi Rabu 11 8 2021 Ardian menjelaskan pengadaan pakaian dinas bagi anggota DPRD memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Pasal 12 ayat 1 disebutkan ketentuan jumlah dan jenis pakaian dinas yang akan didapatkan dalam jangka waktu tertentu Selain itu Pasal 12 ayat 2 menjelaskan pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi efektifitas dan kepatutan Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 3 pun menyatakan ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dalam peraturan kepala daerah Dalam situasi pandemi Covid 19 Kemendagri mengingatkan perlunya kontribusi optimal dari pemerintah daerah termasuk dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD untuk diarahkan dalam penanganan pandemi Covid 19 Kalau dipandang tidak patut dibelanjakan di era pandemi ini ya lebih baik ditahan dulu atau standarnya dikurangi ucap Ardian Sebelumnya dilansir dari https lpse tangerangkota go id anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp675 juta Dari situs yang sama anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya Rp312 5 juta pada 2020 Pengadaan bahan pakaian ini untuk pembelian 4 merk ternama Yakni LV dari Prancis untuk dijadikan dua setel pakaian dinas harian PDH Kemudian merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi PSR Theodoro untuk pakaian sipil harian PSH dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap PSL DPRD Kota Tangerang Banten lalu resmi membatalkan pengadaan bahan pakaian dinas Tahun 2021 Proyek pengadaan ini sempat disorot karena melonjak dua kali lipat dan digunakan untuk membeli bahan bermerek mewah Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengatakan pembatalan pengadaan bahan pakaian mewah merek LV dari Prancis itu sudah dibicarakan seksama Lalu diputuskan dalam rapat dewan Berdasarkan rapat yang diadakan keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut ujar Gatot kepada wartawan kemarin 10 8 2021 jpg

Sumber: