Paripurna DPRD Muara Enim Diwarnai Aksi Demo, Bupati Ultimatum Depak Kepala OPD

ENIMEKSPRES SUMEKS CO MUARA ENIM Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Gabungan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Muara Enim FGMPKM menggelar aksi demo pada Senin 30 8 2021 Aksi demo di halaman DPRD Kabupaten Muara Enim tersebut bertepatan dengan rapat Paripurna agenda penyampaian jawaban Bupati Muara Enim terhadap pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi fraksi dewan Usai mengikuti rapat paripurna Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki dan Wakil Pimpinan DPRD Muara Enim Pj Sekda H Emran Tabrani Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Riswandar Kasat Intel AKP Suwandi pejabat Muspida dan Muspika serta pihak terkait langsung menyambut dan menerima 10 orang perwakilan FGMPKM di ruang rapat Banggar DPRD Ke 10 orang perwakilan tersebut di antaranya Koordinator Aksi Akhmad Imam Mahmudi Koordinator Lapangan Reza Ade Sanur Zulfikar Yones Tober Taufik Kadir Mereka menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam dengan kondisi yang terjadi atas kebijakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemkab Muara Enim saat ini Lemahnya tingkat koordinasi dan sinergisitas di antara Organisasi Pemerintah Daerah OPD dan ULP sehingga mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa APBD Muara Enim tahun 2021 khususnya terkesan berpihak ke pengusaha luar Muara Enim Oleh sebab itu FGMPKM meminta kepada Pj Bupati Muara Enim memperhatikan kontraktor lokal yang saat ini sedang terpuruk di tengah wabah Pandemi Covid 19 karena anggaran pengadaan jasa konstruksi APBD 2021 yang terserap kontraktor Muara Enim sangat kecil yaitu 28 66 persen dibanding dengan kontraktor Luar yang mencapai 71 34 persen caption id attachment 9988 align alignnone width 2480 Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar mendengarkan aspirasi 10 orang perwakilan FGMPKM di ruang rapat Banggar DPRD Kabupaten Muara Enim Foto OZI ENIMEKSPRES SUMEKS CO caption Hal tersebut di samping akan mematikan kontraktor lokal juga mempengaruhi daya beli masyarakat Muara Enim yang pada akhirnya berdampak lemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang bersumber dari belanja modal dan investasi APBD Muara Enim tahun 2021 ujar Akhmad Imam Mahmudi dan Zulfikar Lanjutnya di tahun 2019 sampai 2020 seluruh penjuru daerah termasuk Muara Enim ikut terkena dampak Covid 19 sehingga banyak recofusing yang berdampak banyak kontraktor yang menganggur Kita bersama anggota bersabar dan mudah mudahan tahun 2021 ada perubahan Ternyata tahun 2021 harus puasa lagi tidak dapat pekerjaan jasa dan konstruksi ungkapnya Jika banyak kontraktor lokal tidak dapat pekerjaan paket yang dilelang tentu berimbas dengan pembelian material tukang dari Muara Enim Begitu juga sebaliknya jika kontraktor lokal mendapat pekerjaan jasa dan konstruksi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Muara Enim Yones Tober menambahkan selaku perwakilan masyarakat dirinya meminta dengan tegas dan mendorong kepada Pj Bupati Muara Enim segera melaksanakan pengisian jabatan yang saat ini masih kosong di lingkungan OPD Muara Enim termasuk juga segera melaksanakan lelang jabatan Sekda Muara Enim Di mana penjabat Sekda Muara Enim akan berakhir bulan September 2021 agar kinerja struktur organisasi kepegawaian ASN berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta disiplin katanya Apalagi Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar sudah 100 hari lebih memimpin Kabupaten Muara Enim dan berjanji akan menuntaskan permasalahan permasalahan di Kabupaten Muara Enim Kami siap mendukung kebijakan Pj Bupati Muara Enim untuk mengambil langkah langkah strategis guna mengembalikan kewibawaan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim yang jujur adil dan merata ujar Yones Menanggapi aspirasi yang disampaikan perwakilan FGMPKM Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar mengatakan dalam menjalankan tugas aturan dan hukum sebagai panglima dalam dirinya menjalankan tugas Memang benar saya pernah berjanji saya akan menyelesaikan secepat cepatnya semua permasalahan yang ada di Kabupaten Muara Enim ini Begitu banyak persoalan persoalan timbul setelah saya jalani termasuk hari ini katanya Oleh sebab itu kata HNU sekarang pada tahapan mapping setiap ada permasalahan dan tidak akan membuat keputusan di bawah tekanan Mohon maaf itu prinsip hidup saya Ketika saya putuskan saya penuh tanggung jawab dunia akhirat katanya Menanggapi apa yang disampaikan pengadaan barang dan jasa ini dari awal dirinya mengatakan bahwa harus dilakukan dengan sebaik baiknya berdasarkan landasan aturan hukum yang berlaku Itu dari segi bagaimana saya bekerja dan tidak ada saya tutup tutupi dalam areal rapat seperti ini karena kepala daerah berkewajiban untuk mengawasi jalannya pembangunan daerah tegasnya Akhirnya diambil keputusan seluruh OPD tanda tangan fakta integritas dan disaksikan oleh forkopimda Awasi dari perencanaan pelaksanaan monitoring evaluasi diawasi terus dan termasuk pelaksanaan proses lelang Dan itu belum cukup PPK pun saya panggil tanda tangan fakta integritas termasuk yang terakhir yang menjadi primadona ULP dan Pokja jelasnya Apalagi tadi disebutkan kontraktor Muara Enim sangat kecil yaitu 28 66 persen dibanding dengan kontraktor luar sebesar 71 34 persen Tolong bacakan data mu ULP dan saya minta kejujuran apa yang disampaikan bisa dibuktikan pinta HNU Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Bagian ULP Kandar Budizon bahwa jumlah kabupaten kota yang memasukkan penawaran dan memenangkan penawaran berjumlah 16 kabupaten kota termasuk Muara Enim Jumlah persentase Muara Enim 47 88 persen berjumlah 130 perusahaan dan sisanya 53 12 persen di luar Kabupaten Muara Enim Oke tidak usah kita persoalkan itu Kita lihat yang sama bersependapat dari hari ini kita lihat ke depan dan lokal harus diperdayakan Itulah yang saya katakan dan tidak pernah berubah sampai sekarang timpal HNU Orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini kembali mengultimatum akan mendepak kepada jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Enim apabila tidak memberikan respons yang baik kepada kontraktor lokal di Kabupaten Muara Enim Tiga kali dilaporkan tidak bisa ditemui dengan alasan tidak jelas Segera laporkan dengan saya sepakat kita pecat apa tidak Insya Allah ada tindak lanjut dari pertemuan hari ini tegas HNU disambut tepuk tangan 10 perwakilan FGMPKM Selanjutnya dari 8 OPD yang mengalami kekosongan 5 OPD sudah diselesaikan yakni Inspektorat PPKD Bapenda Rumah Sakit dan Dinkes Kemudian 3 OPD lagi yakni Dinas Perkebunan Dispora Perhubungan Untuk Dispora dan Perhubungan kata dia baru satu kali Pelaksana Tugas Saya tidak mau serampangan dan masih dikaji karena harus mencari orang yang tepat Kalau sudah dilantik dua tahun tidak boleh digeser kalau yang tahu aturan Untuk itu harus ekstra hati hati jangan nanti pilih pilih tebu tepilih buku teko nak ngigitnyo gigi patah terangnya Untuk Sekda HNU menegaskan bahwa dirinya bukan kepala daerah yang duduk sebagai bupati hasil Pilkada Maknanya adalah apapun kebijakan dirinya secara reguler ataupun insidentil harus dilaporkan ke Gubernur Sumatera Selatan Cuma saya ingatkan Pj boleh dua kali tiga bulan Sekali lagi saya duduk sebagai kepala daerah hanya karena penugasan tutupnya ozi mg01

Sumber: