Juarsah-Penuntut Umum KPK Dapat Ajukan Kasasi

ENIMEKSPRES CO ID MUARA ENIM Pengadilan Tinggi Palembang dalam tingkat banding telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa Juarsah terkait tindak pidana korupsi menerima fee proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 mendapat perhatian masyarakat Kabupaten Muara Enim Sumber informasi ini diketahui dari website Sistem Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2022 Pengadilan Tinggi Palembang memutus terdakwa Juarsah dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Putusan ini lebih tinggi dari putusan sebelumnya yaitu pidana penjara 4 tahun 6 bulan Selain itu Juarsah juga dijatuhi hukuman tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp2 9 miliar dan apabila tidak dipenuhi diganti dengan hukuman selama 2 tahun atau lebih tinggi dari sebelumnya selama 10 bulan penjara Permohonan banding diajukan baik oleh Jaksa KPK maupun Juarsah sama sama mengajukan banding Ketika putusan diajukan banding maka perkara mentah kembali dan kewenangan proses pemeriksaan beralih kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi memiliki independensi dalam menjatuhkan putusannya ujar Praktisi Hukum Dr Firmansyah S H M H Minggu 9 1 2022 Baca juga Hukuman Juarsah Diperberat Begini Tanggapan Jaksa KPK RI Artinya kata dia bisa saja sependapat dengan putusan sebelumnya bahkan bias mengadili sendiri dengan memutus yang berbeda Pada kasus ini ternyata Pengadilan Tinggi memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dari Pengadilan tingkat pertama Hal tersebut dapat dibaca pada vonis Juarsah yang justru lebih tinggi dari putusan sebelumnya Bahkan vonis ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa KPK yang dalam surat tuntutannya menuntut terdakwa Juarsah 5 tahun penjara Dikatakannya ada banyak pendapat yang muncul di masyarakat menanggapi putusan tersebut terutama berkaitan dengan penilaian soal keadilan Sulit memang menentukan parameter keadilan karena hal itu sangat subjektif sifatnya dan tergantung dari sisi mana menilainya Namun lanjutnya semua pihak harus menghormati putusan Pengadilan Sudah pasti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan segala hal maupun fakta fakta persidangan sebelum sampai pada kesimpulan menyatakan seseorang bersalah Putusan ini belum berkekuatan tetap in krach van gewijsde sehingga masih terbuka peluang dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi Jadi bila keberatan terhadap putusan ini baik terdakwa maupun Penuntut Umum KPK dapat mengajukan upaya hokum kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan ulasnya Baca juga Ajukan Banding Hukuman Bupati Muara Enim Nonaktif Juarsah Diperberat Tetapi jika waktu tersebut terlampaui maka dengan sendirinya putusan berkekuatan hukum tetap inkrach van gewijsde dan segera dieksekusi Seperti halnya tingkat banding di tingkat kasasi pun hukuman masih berpotensi berubah bias lebih berat lagi atau sebaliknya Hal yang terpenting adalah bahwa kasus ini membuktikan di mana perbuatan korupsi yang bersumber dari Dana Proyek Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim benar benar terjadi dan dilakukan secara berlanjut Terlebih KPK baru baru ini telah menetapkan 25 tersangka baru yang berasal dari anggota dan mantan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka baru dalam kasus yang sama Kita berharap proses hukum benar benar ditegakkan siapa pun yang terbukti bersalah harus di hukum demi menegakkan prinsip persamaan di muka hukum equality before the law Bancakan uang negara daerah harus menjadi perhatian kita semua Terlebih dampak dari kejahatan korupsi dapat menjadi ancaman serius bagi pembangunan daerah terangnya Diharapkan hukum akan memberikan efek jera detterent effect bagi pelakunya sekaligus mencegah prevention orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama Mengapa demikian Sebab kata dia akibat dari perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah berimbas pada kurang terpenuhinya hak hak masyarakat khususnya hak atas kesejahteraan serta menghambat pembangunan dan kemajuan ekonomi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia Harapan kita paling tidak peristiwa ini harus dijadikan pelajaran berharga agar lebih berhati hati dan berupaya mencegah titik titik rawan korupsi secara dini agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik harapnya ozi mg01

Sumber: