DPRD Muara Enim Dorong Pemkab Tingkatkan Keamanan Lewat Pemasangan CCTV

MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Guna meningkatkan standar keamanan kota, kawasan pemukiman dan menekan angka kriminalitas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, untuk memasang kamera pemantau CCTV di berbagai titik strategis.

Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Deddy Arianto Sutopo, menegaskan pengawasan berbasis teknologi sangat krusial bagi wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Setiap lokasi yang dianggap rentan terhadap tindak kejahatan sudah seharusnya dipantau melalui CCTV," imbuhnya, Rabu 8 April 2026.

Urgensi pengadaan CCTV ini didasari oleh banyaknya laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban di wilayah Kota Muara Enim dan Tanjung Enim, serta daerah lainnya.

BACA JUGA:Ketua DPRD Muara Enim Tolak Usulan Konsultan Bangun Gedung 7 Lantai

BACA JUGA:Ketua DPRD Sidak Antrean di SPBU Muara Enim dan Tanjung Enim

Kemudian, Deddy menyoroti salah satu insiden tragis baru-baru ini yang menimpa seorang warga Lawang Kidul.

"Kasihan dan miris, korban yang sedang bekerja mengantar penumpang menjadi target aksi Pencurian dengan Kekerasan (Curas) hingga menderita luka tembak dan motornya dirampas pelaku," sesalnya.

Selain aksi kekerasan, laporan mengenai tindak pencurian juga terus mengalir.

Berdasarkan aduan yang diterima politisi Gerindra tersebut, kasus kehilangan sepeda motor dan pembobolan rumah tinggal menjadi keresahan utama warga.

BACA JUGA:Hibah Lahan Pemkab Muara Enim untuk Perum Bulog 'Dihujani' Interupsi Anggota DPRD

BACA JUGA:Yones Tober Serap Aspirasi Warga Tanjung Enim

Deddy meminta Pemkab Muara Enim melalui instansi terkait, seperti Diskominfo, Dinas Perhubungan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan melakukan pemasangan CCTV yang difokuskan pada kawasan padat penduduk, pusat keramaian, serta jalur-jalur rawan.

"Inisiatif ini bukan sekadar alat pencegahan gangguan keamanan, tetapi juga fungsi sebagai instrumen vital bagi pihak kepolisian dalam mempercepat proses penyelidikan kasus, dan melakukan penangkapan pelaku kriminalitas" tutupnya.

Sumber: