MUARA ENIM, ENIMEKSPRES.CO.ID - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Hj Sumarni bersama DPRD Kabupaten Muara Enim secara resmi menyepakati 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna II pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Pengesahan 9 Raperda tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Muara Enim, Yones Tober Simamora, dalam rapat paripurna ke-II dipimpin oleh Ketua DPRD Muara Enim, Deddy Arianto.
Dalam penyampaiannya, Yones menegaskan seluruh draft yang masuk dalam Propemperda 2027 telah melalui tahap penyelarasan dan kajian teknis untuk menjawab kebutuhan hukum serta pembangunan masyarakat Muara Enim secara berkelanjutan.
Adapun paket Raperda yang disepakati mencakup sektor prioritas, mulai dari ketahanan pangan hingga penataan ruang wilayah.
BACA JUGA:Rapat Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Sempat Memanas
BACA JUGA:4 Fraksi DPRD Soroti Opini WDP Pemkab Muara Enim, Desak Perbaikan Tata Kelola Keuangan
Regulasi yang disusun meliputi Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pencalonan dan Pelantikan Kepala Desa, serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045.
Selain penataan kawasan dan tata kelola desa, Propemperda 2027 juga memuat payung hukum penganggaran serta pengelolaan keuangan daerah.
DPRD dan Pemkab Muara Enim menyepakati Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2026, Raperda Perubahan APBD TA 2027, serta Raperda APBD TA 2028 demi menjamin kepastian tata kelola anggaran daerah yang transparan dan akuntabel.
"Sektor perlindungan sosial, hukum adat, dan kemitraan ekonomi lokal turut menjadi pilar penting dalam penetapan program legislasi ini," tegasnya.
BACA JUGA:Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Disetujui dengan Catatan
BACA JUGA:Pemkab-DPRD Muara Enim Sepakat Teken Raperda Perubahan APBD Rp2,5 Triliun
Tiga regulasi pendukung yang ikut disahkan meliputi Raperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Living Law), serta Raperda Fasilitasi dan Pemberdayaan Koperasi, BUMD, dan Pelaku Usaha Lokal dalam Mitra Usaha.
Melalui pengesahan 9 Raperda strategis ini, Plt Bupati Muara Enim menyambut baik sinergi yang terjalin erat antara pemerintah daerah dan DPRD.
Pihak Pemkab Muara Enim berharap seluruh regulasi yang disepakati tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara optimal agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum di Kabupaten Muara Enim.