PALEMBANG, ENIMEKSPRES.CO.ID - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung percepatan elektrifikasi hingga menjangkau pelosok desa.
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan kerja General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur, Selasa 18 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemprov Sumsel dan PLN untuk menuntaskan Program Listrik Masuk Desa (Lisdes) serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Bumi Sriwijaya.
Gubernur Herman Deru menekankan, koordinasi dan komunikasi yang intensif menjadi kunci utama dalam mempercepat pemerataan akses listrik, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan geografis maupun regulasi kawasan.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Pastikan Pelayanan Listrik Lebih Baik
"Kita akan dorong penuh, ya. Yang penting komunikatif saja. Mengingat masyarakat juga belum sepenuhnya mengetahui kendala yang ada, seperti wilayah yang berada di kawasan hutan lindung. Oleh sebab itu, kita perlu terus membangun komunikasi yang baik," ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, dari total 3.258 desa dan kelurahan di Sumsel, wilayah yang belum tersentuh aliran listrik kini tersisa kurang dari satu persen atau sekitar 21 desa.
Kendala utama di lapangan umumnya disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil, jarak jaringan yang mencapai 20 hingga 30 kilometer, hingga status wilayah yang masuk dalam kawasan hutan produksi, hutan lindung, maupun taman nasional.
Meski demikian, kabar baik datang bagi masyarakat di 14 kabupaten/kota di Sumsel.
BACA JUGA:Gubernur Herman Deru: Sumsel Surplus Energi, PLTU Sumbagsel-1 Perkuat Sistem Kelistrikan Regional
Berdasarkan data terbaru, PLN telah mendapatkan persetujuan untuk menyelesaikan aliran listrik di 118 titik simpul masyarakat yang mencakup 6.045 sambungan kepala keluarga (KK).
Gubernur Herman Deru juga menginstruksikan para bupati, camat, kepala desa, hingga tingkat RT dan RW untuk proaktif mendampingi serta membantu kelancaran pengerjaan di lapangan.
Hal tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah memiliki medan yang cukup menantang, termasuk akses yang harus ditempuh melalui jalur perairan, seperti di wilayah Sungai Pasir.